jpnn.com, JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut bantuan sosial (bansos) memang perlu disalurkan sesuai yang diprogramkan.
Untuk itu, dia meminta bansos dialirkan tanpa politisasi.
BACA JUGA: Berkomitmen Lindungi Fakir Miskin, PDIP Tak Mau Program Bansos Berhenti
Sebab, kata dia, PDI Perjuangan menjadi partai yang ingin melindungi rakyat kecil sebagaimana tema Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ketiga bertema Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara Negara.
"PDI Perjuangan menempatkan pentingnya seluruh kebijakan-kebijakan sosial yang dilakukan oleh negara melalui sinergi antara DPR RI dan kepresidenan untuk secepatnya pada 2024 ini menurunkan kemiskinan ekstrem," kata Hasto dalam konferensi pers awal tahun di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (2/1).
BACA JUGA: Serahkan Bansos untuk 1.000 Warga Cilacap, Presiden Didampingi Pj Gubernur Jateng
Menurut dia, sudah menjadi tanggung jawab negara dalam membantu masyarakat miskin dan PDI Perjuangan bakal mendukung Menteri Sosial Tri Rismaharini mewujudkan komitmen kerakyatan.
"Dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan memastikan tidak ada politisasi atas bansos dan kemudian bansos benar-benar dipakai sebagai instrumen keberpihakan terhadap wong cilik," kata Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud itu.
BACA JUGA: Irjen Karyoto: Firli Bahuri Bisa Dijemput Paksa
Hasto menyampaikan capres-cawapres nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memiliki komitmen yang kuat terhadap perlindungan kelompok miskin.
Semisal, ujar dia, paslon nomor urut tiga itu membuat program KTP Sakti untuk mendorong penyaluran bansos tepat sasaran dan guna.
"Instrumen keberpihakan yang sebelumnya dilakukan dengan Kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, melalui program PKH, Bansos, BLT, akan ditingkatkan baik dari segi kuantitasnya dari jumlahnya maupun ketepatannya kepada rakyat yang betul-betul membutuhkan melalui integrasi satu data dan melalui inovasi kebijakan publik yang telah dirancang dengan sebaik-baiknya," kata Hasto.
Sementara itu, Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDIP Aria Bima mengatakan parpolnya sepakat tidak ingin menghentikan atau menunda penyaluran bansos.
PDIP yang menjadi parpol pengusung pemerintahan Jokowi, lanjut Aria Bima, ingin memastikan program kerakyatan bisa berjalan.
Toh, kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu, program bansos pada 2024 sudah disetujui oleh parlemen dan meminta gubernur, bupati, wali kota, hingga jajaran ke bawah melanjutkan program bansos tanpa ada politisasi.
Aria Bima di sisi lain mengkritisi pernyataan Menteri Perdagangan sekaligus Ketum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas yang menyebut bansos itu berasal dari Jokowi.
"Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk rakyat hanya untuk mendapatkan politik elektoral itu sesuatu yang tidak manusiawi," kata dia di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa.
Aria Bima mengaku bakal mempertanyakan pernyataan Zulhas dalam rapat antara Komisi VI bersama Mendag.
"Itu akan kami tanyakan di Komisi VI, Pak Zul (Zulhas) seharusnya berkonsentrasi pada kenaikan beras yang pada hari ini medium mencapai Rp 15 ribu dan cabai mencapai Rp 175 ribu," ungkap Aria Bima. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gempa Sumedang, Begini Analisis BMKG
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Aristo Setiawan