BACA JUGA: Anwar Kian Sudutkan Aulia Pohan
PDIP membuka harapan untuk Anggota Dewan Penasihat Golkar Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai cawapres yang akan mendampingi Megawati
BACA JUGA: Roda Lion Macet karena Material Lelah
Artinya, Sultan harus tetap didukung Partai GolkarAda atau tidaknya dukungan beringin untuk Sultan tetap menjadi pertimbangan penting
BACA JUGA: Panglima Minta Utamakan Soft Power
''Ya, jangan dong (Sultan tanpa dukungan Golkar, Red),'' kata Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP Taufiq Kiemas di sela-sela penandatanganan kontrak politik caleg PDIP di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, kemarin (24/2).Kiemas lantas mencontohkan duet SBY-KallaMenurut dia, tanpa dukungan Golkar, duet SBY-Kalla tidak mungkin berlanjut pada Pilpres 2009''Kalau Golkar tidak setuju JK jadi orang kedua, JK tidak bisa apa-apa juga,'' ujarnya.
Lebih jauh Kiemas mengapresiasi Kalla yang siap maju sebagai capres dari Partai GolkarMenurut Kiemas, meski Golkar pada akhirnya mengambil posisi cawapres, itu tidak perlu disampaikan dari awalApalagi, pada Pilpres 2004 lalu Golkar punya capres sendiri, yaitu Wiranto.
''Kalau Golkar sudah berani begitu, terus mundur lagi, orang kan bisa tertawaTapi, saya tidak ingin mencampuri,'' komentar suami Megawati itu
Jadi, bagaimana peluang koalisi PDIP dengan Golkar? ''Yang jelas, Golkar meski rasionalKalau PDIP berkoalisi dengan Golkar, kan tidak meski dengan JK,'' jawabnya, lantas tertawa.
Dalam Rakernas PDIP di Solo, sejumlah nama kader Golkar masuk dalam nominasi cawapres MegaYang paling atas adalah nama Sri Sultan HB XKetua Dewan Penasihat Golkar Surya Paloh menempati ranking empat, sedangkan Akbar Tandjung di nomor limaSementara di nomor dua ada nama Prabowo Subianto (Partai Gerindra) dan di Hidayat Nurwahid (PKS) di nomor tiga
Sementara itu, Sekjen PDIP Pramono Anung mengatakan, selama ini koalisi PDIP-Golkar sudah teruji di sejumlah pilkadaBahkan, jumlah kemenangan yang diperoleh mencapai 80 persen''Kalau ini berlanjut, tentu menjadi modal kuat untuk pilpresTapi, semua bergantung pada pemilu legislatif,'' tegasnya.
Bagaimana peluang Sultan pasca Kalla menyatakan kesiapannya sebagai capres? ''Sultan tetap menjadi salah satu nominator utamaTapi, jadi tidaknya bergantung pada keputusan tim kecil yang membantu Megawati menentukan capresnya,'' jawab Pram -panggilan akrab Pramono Anung.
Menurut dia, PDIP sudah membangun komunikasi informal dengan Sultan''Soal pendalamannya nanti kami umumkan apakah sebelum atau sesudah pilleg,'' ujarnya.
Teken Kontrak Politik
Para caleg yang maju dari partai berlambang banteng moncong putih itu kemarin melakukan kontrak politikBila tak mampu mewujudkan kontrak itu, caleg yang mendapat kursi DPR periode 2009-2014 tidak diizinkan nyaleg lagi pada Pemilu 2014.
''Rakyat semakin apatis karena janji-janji kampanye sering dilupakanMakanya, PDIP buat terobosan ini,'' kata Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, kemarin (24/2).
Sebanyak 228 caleg PDIP dalam balutan seragam partai berwarna merah menyala sejak pukul 10.30 WIB memadati kediaman Megawati untuk meneken surat kontrak ituKetua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP Taufiq Kiemas yang maju di dapil Jabar II juga tak luput dari komitmen ituBegitu juga Sekjen PDIP Pramono Anung dan Ketua DPD PDIP Jakarta Adang Ruchiatna yang turut hadir.
Ada tiga isu yang menjadi materi kontrak politik, yaitu sembako murah, penciptaan jutaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan rakyatMasing-masing isu memiliki target yang terukur.
Sembako murah, misalnya, diukur dari kenaikan harga sembako yang tidak melampaui kenaikan daya beli masyarakatSedangkan peningkatan kesejahteraan rakyat diukur dari persentase pertumbuhan ekonomi dan rasio gini.
Teorinya, semakin tinggi angka rasio gini berarti kesenjangan ekonomi semakin tinggi pulaData resmi pemerintah menunjukkan adanya peningkatan angka rasio gini dari 0,32 pada 2004 menjadi 0,36 pada 2007PDIP menargetkan selama lima tahun, yakni 2009 -2014, rasio gini lebih rendah daripada itu.
Menurut Megawati, kontrak politik yang telah ditandatangani itu akan terus dievaluasiDalam jangka pendek, kontrak politik tersebut harus disosialisasikan kepada konstituen''Pada gilirannya, ini menjadi pegangan kami untuk memantau mereka hingga akhir kerjanya 2014 nanti,'' tegasnya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Pramono Anung menyebutkan, kontrak politik itu hanya berlaku bila PDIP bisa mengontrol pemerintahan eksekutif dan legislatifDengan kata lain, presiden RI 2009-2014 berasal dari PDIP dan 30 persen kursi DPR periode mendatang dikuasai PDIP.
Tetapi, Direktur Megawati Institute Arif Budimanta menegaskan bahwa sekalipun target 30 persen kursi itu tidak tercapai, kontrak politik akan terus berjalanTentu saja, dengan konsekuensi, target-target yang dijanjikan lebih sulit untuk terealisasi.
''Kalau Megawati bisa memerintah lagi dan PDIP dominan di parlemen, tentu akan menambah efektivitas kontrak politik itu,'' katanyaLantas, apakah ancaman sanksi tidak boleh nyaleg lagi pada 2014 tetap berlaku? ''Soal sanksi diserahkan ke mekanisme organisasi,'' jawabnya.
Langkah para caleg PDIP menandatangani kontrak politik mendapat apresiasi positif dari sejumlah kalanganMisalnya, Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi LatiefDia meminta para caleg PDIP tidak mengingkari isi kontrak politik apabila kelak terpilih menjadi anggota DPR.
Yudi juga mengajak masyarakat mengawal janji yang sudah diucapkan dan tertuang dalam kontrak tersebut''Masyarakat bisa menagih sekaligus memberikan sanksi politik jika janji itu tidak terlaksana seandainya PDIP kembali memimpin negara ini,'' katanya.(pri/tof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pencapresan JK Belum Final !
Redaktur : Tim Redaksi