PDIP Khawatir Penundaan Pemilu Mengganggu Stabilitas Politik

Kamis, 24 Februari 2022 – 11:45 WIB
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Foto: Dok. DPP PDI Perjuangan

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan partainya tetap berpegang pada konstitusi yang mengatur jabatan presiden dua periode masing-masing lima tahun. 

Sikap PDIP itu kembali dikemukakan menyusul pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang menginginkan Pemilu 2024 ditunda.

BACA JUGA: Ini Alasan Gus Muhaimin Mengusulkan Pemilu 2024 Ditunda

Menurut Hasto, wacana penundaan pemilu tidak memiliki landasan hukum kuat. 

Dia menilai penundaan pemilumelupakan aspek yang paling fundamental dalam politik yang memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan terhadap  konstitusi.

BACA JUGA: PDIP Dapat Penghargaan dari Basarnas, Hasto Sampaikan Pesan Bu Mega

“Sumpah presiden juga menyatakan pentingnya memegang teguh Undang-Undang Dasar (1945) dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya," kata Hasto dalam siaran pers, Kamis (24/2).

Dia menambahkan konstitusi juga mengatur pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. “Dengan demikian tidak ada sama sekali, ruang penundaan pemilu," ungkap Hasto. 

BACA JUGA: Ketum Kadin Jaktim Ungkap Banyak Pengusaha Minta Pemilu 2024 Ditunda

Politikus asal Yogyakarta itu juga mengingatkan sikap PDIP tersebut sama dengan pernyataan Presiden Jokowi yang berulang kali menegaskan tentang penolakannya terhadap berbagai wacana yang bertujuan untuk memperpanjang masa jabatan ataupun menunda pemilu.

Menurut Hasto, periodisasi pemilu lima tahunan membentuk kultur demokrasi. 

Dalam hal kultur periodisasi ini diganggu, maka hanya berdampak pada instabilitas politik.

Alumnus UGM itu meyakini penundaan pemilu berdampak pada perpanjangan jabatan pimpinan negara yang kemudian mendorong adanya aspirasi yang sama yang bersifat mutatis mutandis.

“Hal ini akan membawa konsekuensi serius pada regenerasi kepemimpinan negara yang telah dibangun melalui periodisasi pemilu lima tahunan. Daripada berpikir menunda pemilu, sebaiknya terus melakukan langkah konsolidasi untuk mempersiapkan pemilu," kata Hasto.

Seperti diketahui, wacana penundaan Pemilu 2024 kembali disuarakan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. 

Dia bahkan  berencana menyampaikan usulan ini secara langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan pimpinan partai politik. (tan/jpnn)


Redaktur : Boy
Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler