PDIP: Kontrak Politik bukan Mahar Politik

JAKARTA -- PDI Perjuangan tidak begitu saja mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat sebagai pasangan calon kepala daerah DKI Jakarta 2017.

 

Partai banteng moncong putih langsung melakukan kontrak politik dengan Ahok-Djarot. Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, kontrak politik ini untuk mengayom, membangun, dan mensejahterahkan masyarakat DKI Jakarta.

 

"Tidak ada kaitan dengan mahar politik," ujar Basarah dalam jumpa pers pengumuman 101 calon kepala daerah termasuk Ahok-Djarot yang diusung PDI Perjuangan, Selasa (20/9) malam. 

 

Ia menambahkan, kerjasama politik ini adalah baku dan berlaku bagi setiap calon kepala daerah yang mendaftar dan diusung PDI Perjuangan. 

 

Hal ini, ujar dia, juga untuk memastikan keinginan baik antara calon gubernur dengan calon wakil gubernur, serta terhadap partai pengusung dalam melakukan kerja sama politik. Baik itu saat kampanye, pemilukada maupun ketika menjalankan pemerintahan setelah terpilih nantinya. 

 

Dalam kontrak politik, kata Basarah, juga  terdapat naskah Dasa Prasetya PDI Perjuangan. "Ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak politik ini," tegasnya. 

 

Dasa Prasetya  merupakan arah umum perjuangan partai dalam menerapkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945. Dasa Prasetya berarti sepuluh janji kesetiaan, berisi 10 butir pemikiran kebangsaan mengenai usaha pemberdayaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

 

Isinya, ialah menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan UUD 1945, serta menjaga kebhinekaan bangsa. Memperkokoh kegotong-royongan rakyat dalam memecahkan masalah bersama.

 

Keduanya juga diminta memperkuat ekonomi rakyat melalui penataan sistem produksi, reforma agraria, pemberian proteksi, perluasan akses pasar, dan permodalan.

 

Kemudian calon kada diminta menyediakan pangan dan perumahan yang sehat dan layak bagi rakyat, ,embebaskan biaya berobat dan biaya pendidikan bagi rakyat.

 

Selanjutnya, memberikan pelayanan umum secara pasti, cepat, dan murah, melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta menerapkan aturan tata ruang secara konsisten.

 

Mereformasi birokrasi pemerintahan dalam membangun tata pemerintahan yang baik, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menegakkan prinsip-prinsip demokrasi partisipatoris dalam proses pengambilan keputusan.

 

Menegakkan Hukum dengan menjunjung tinggi azas keadilan dan hak azasi manusia.

 

"Dasa Prasetya ini agar dilaksanakan dan diimplementasikan dengan konsisten oleh kader yang bertugas di legislatif dan eksekutif, dengan dukungan kader struktural," kata Basarah.

 

Ahok pun kemudian langsung menandatangani kontrak politik disaksikan pengurus DPP PDI Perjuangan. (boy/jpnn)