PDIP Lebih Terhormat Jika Beroposisi ke Jokowi

Selasa, 31 Maret 2015 – 19:51 WIB
Pengamat politik dan ekonomi, Ichsanuddin Noorsy dalam diskusi di pressroom DPR RI, Selasa (31/3). Foto: Ricardo/JPNN.Com

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dan ekonomi, Ichsanuddin Noorsy menilai PDIP selama sepuluh tahun menjadi oposisi bagi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jauh lebih baik daripada saat ini menjadi penyokong partai penguasa. Sebab, dengan menjadi oposisi justru menjadikan PDIP lebih terhormat.

"Secara kelembagaan PDIP sangat terhormat saat jadi oposisi terhadap pemerintahan SBY. Saat berkuasa, PDIP malah dipermalukan oleh kadernya yang kini jadi presiden (Joko Widodo, red),” kata Ichsanudin di pressroom DPR, Senayan Jakarta, Selasa (31/3).

BACA JUGA: Puan Makin Getol Populerkan Jamu

Menurutnya, Presiden Joko Widodo selalu mengklaim setiap kebijakan yang diambil berdasarkan Nawacita. Namun, lanjut Ichsanuddin, kebijakan Jokowi dalam praktiknya malah memaksa rakyat untuk patuh kepada mekanisme pasar bebas.

Ichsanuddin menyebut kebijakan Jokowi itu justru menghina PDIP sebagai partai yang membesarkannya. ”Ini penghinaan terbesar bagi PDIP, dan kenapa tidak ditentang?" ujarnya.

BACA JUGA: Iwan Fals Seperti Dapat Panggilan dari Gunung

Mantan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar itu menegaskan, hal yang patut disayangkan karena PDIP sebagai partai pengusung utama Presiden Jokowi justru hanya memegang bayang-bayang kekuasaan. Sebab, pengarah kebijakan pemerintah justru dari pemilik modal.

"Yang riil pegang kekuasaan itu adalah pedagang dan pengelola bahan bakar minyak di Petral dan Kementerian ESDM," tegasnya.

BACA JUGA: BBM Naik Rp 500, Menteri Jonan: Tarif Angkutan Jangan Naik Lagi

Karena itu, Ichsanuddin menilai era Jokowi tidak akan lebih baik dibandingkan zaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meski sama-sama pemerintahan boneka. "Tapi SBY boneka yang pintar sehingga sepuluh tahun berkuasa mampu menggiring bangsa ini ke arah yang lebih bermartabat," pungkasnya.(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... MK Diminta Batalkan Aturan Calon Kada Harus Mundur dari PNS


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler