jpnn.com, JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi menghindari penerbitan Perppu KPK pasca-pengesahan perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK oleh DPR.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Fraksi PDI Perjuangan, Prof Hendrawan Supratikno mengatakan fraksinya menolak penerbitan Perppu KPK dan menyarankan dua opsi lain untuk menyudahi polemik, yakni judicial review dan legislative review.
BACA JUGA: Masih Ada Cara yang Lebih Elegan Dibanding Membuat Perppu KPK
"Pandangan resmi kami di fraksi, sebaiknya tetap melalui judicial review dan legislative review. Sedikit memakan waktu tetapi prosesnya lebih sehat, ada di jalur hukum. Bukan dengan hasil tarik menarik kepentingan politik," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/10).
Legislator asal Cilacap, Jawa Tengah, itu pun menjelaskan bahwa semangat awal perubahan UU KPK adalah perlunya check and balances di lembaga super body tersebut. Itu sebabnya muncul Dewan Pengawas dengan harapan bisa menjadi kontrol dengan tata kelola yang sehat.
BACA JUGA: PDIP: Tidak ada Kegentingan Memaksa untuk Terbitkan Perppu KPK
"Jadi KPK yang semula pakai sistem single tier (satu lapis) diganti dengan two tiers (dua lapis) agar terjadi proses check and balance secara internal," jelasnya.
Dia menambahkan, sistem two tiers terbukti mampu bertahan berabad-abad dalam menjaga dan menciptakan suatu keseimbangan dalam kewenangan yang besar dan dinilai sebagai tata kelola modern yang bagus.
BACA JUGA: PDIP Pasang Badan Bela Jokowi Hadapi Serangan Isu UU KPK
"Sekarang banyak orang protes tapi belum baca undang-undang hasil revisinya," tandas Hendrawan.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam