jpnn.com - JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan, Irmadi Lubis mengajak para penggiat antikorupsi berhenti mensakralkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Irmadi, kalau KPK ini terus menerus diagung-agungkan, maka selama itu pula bangsa dan negara ini berjalan di bawah kondisi darurat korupsi.
BACA JUGA: Jambore Nasional Bangun Jiwa Korsa Satpol PP
"Sudah 13 tahun KPK ada di negeri ini. Tapi tindak pidana korupsi terus berlangsung bahkan modusnya lebih canggih," kata Irmadi, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (8/10).
Dia mengatakan, dari setiap kasus korupsi yang ditangani lembaga antirasuah itu, terlihat sekali KPK tidak pernah tuntas menangani sebuah perkara.
BACA JUGA: Kata Survei, 82 Persen Publik Lebih Percaya KPK daripada Presiden
"Buktinya, sangat banyak fakta di persidangan tindak pidana korupsi yang mengungkap berbagai pihak terlibat baik langsung atau pun tidak langsung dalam sebuah tindak pidana korupsi. Tidak satupun yang diusut KPK," tegasnya.
Mestinya ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatera Utara I ini, para penggiat antikorupsi juga mempertanyakan, kenapa KPK tidak mau mengusut tuntas setiap kasus korupsi? "Kesannya, KPK sengaja tidak menindaklanjuti fakta persidangan untuk kepentingan tertentu," ungkapnya.
BACA JUGA: Demo di Sidang Perdana Uji UU Pilkada: Tolak APBD buat Kampanye
Irmadi menilai, sebuah fakta persidangan sesungguhnya punya dimensi hukum yang lebih kuat dibanding sebuah proses penyidikan. "Fakta persidangan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari sebuah vonis hakim. Kalau penyidikan, masih harus diperdebatkan lagi di persidangan," imbuhnya.
Selama fakta persidangan tidak pernah diusut oleh KPK, menurut anggota Komisi VI DPR RI ini, berarti KPK sengaja memelihara tindak pidana korupsi terus berlangsung. "Saya menduga, KPK ini sengaja menciptakan Indonesia menjadi Negara Darurat Korupsi. Mau jadi apa bangsa ini antinya?," tanya dia.
Karena itu ujarnya, PDIP saat ini dalam posisi mendorong kepolisian dan kejaksaan harus menjadi garda terdepan memerangi korupsi. "Diperkuat, dari sisi mana kepolisian dan kejaksaan lemah memerangi korupsi. Itu jauh lebih bermanfaat dari membiarkan pihak-pihak tertentu menjadikan Indonesia darurat korupsi sepanjang masa," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendagri: Penataan Daerah Bertujuan untuk Percepat Kesejahteraan Masyarakat
Redaktur : Tim Redaksi