jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Aria Bima meminta persoalan pemilih ganda dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 diusut tuntas.
Aria yang sudah terjun dalam kegiatan pileg dan pilpres selama empat periode itu mengaku sudah menemukan persoalan DPT ganda tersebut sejak lama. Karena itu, dia meminta persoalan DPT tersebut benar-benar divalidasi dengan instrumen tepat dan orang yang mengerti persoalan. Sehingga tidak terulang lagi di Pemilu 2019 nanti.
BACA JUGA: Kubu Jokowi Ingatkan Buni Yani Tak Main Isu SARA di Pilpres
"KPU-lah finalisasi akhir untuk DPT dan saya berharap proses validasi DPT itu harus secara transparan dan akuntabel," kata Aria di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (11/9).
Dia mengaku juga terus melakukan validasi lewat struktural partai di dapilnya agar bisa diakses oleh publik. Sehingga dari sana akan diketahui mana DPT fiktif dan bermasalah.
BACA JUGA: Apakah Caleg Eks Koruptor Mencoreng Citra Capres?
"Inilah fungsi parpol. Sebagai pelaksana pemilu dan pengawas pemilu adalah KPU dan Bawaslu. Jadi, Bawaslu diciptakan untuk mengawasi, jadi tolong awasi benar soal DPT," katanya.
Dia mengingatkan partai politik (parpol) dan calon legislatif (caleg) tidak usah cengeng. Dia mengimbau untuk melakukan pendataan dan melaporkan DPT yang bermasalah. "Ini bukan barang baru," tegasnya.
BACA JUGA: Sebaiknya PKS Makin Berhati-hati Suarakan #2019GantiPresiden
Aria menjelaskan pada Pemilu 2009 dan 2014 lalu di wilayah Cilacap dan Wonogiri, Jawa Tengah, jumlah DPT-nya lebih banyak daripada hak pilih warga. "Itu fakta dan itu tidak bisa difinalisasi sampai hari pencoblosan," katanya.
Nah, ujar dia, jangan sampai hal itu terjadi lagi pada Pemilu 2019. Menurutnya, masih ada waktu sekitar enam bulan untuk mempersiapkan pemilu. "Saya kira KPU harus memberikan kesempatan kepada seluruh steakholder untuk mengkritisi," jelasnya.
Aria mengatakan, LSM, media dan parpol sangat cermat sekali. Apalagi, dalam pileg dan pilpres dengan suara terbanyak, caleg-caleg punya kemampuan mengakses seluruh DPT di laman resmi KPU dan langsung mengadvokasi kepada warga di RT dan RW. "Transparansi dan akuntabilitas perlu dilakukan," tegasnya.
Dia menambahkan Bawaslu perlu mengawasi KPU. Partai termasuk PDI Perjuangan terus akan berusaha melaporkan jika ada DPT yang fiktif atau tidak hanya sekadar salah pengadministrasian. Dia mengatakan, Indonesia belum memiliki satu instrumen yang paling manjur mengatasi persoalan data pemilih.
Menurut dia, e-KTP yang dianggap bisa menyelesaikan persoalan mengenai administrasi kependudukan, ternyata juga tidak manjur. Dia menyebut e-KTP hanya komputerisasi kartu penduduk saja.
"Kalau e-KTP ini jalan, kan selesai. Tapi, ini ternyata hanya KTP yang dikomputerisasi sehingga DPT harus divalidasi lagi. Gara-gara terlalu banyak dikorup jadi amburadul begini," paparnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Please, Tak Usah Halangi Kepala Daerah Dukung Jokowi
Redaktur & Reporter : Boy