JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tjahjo Kumolo, bersuara keras terhadap rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, BBM bersubsidi untuk rakyat tetap harus ada.
Menurut Tjahjo, saat ini anggaran APBN untuk subsidi mencapai Rp 225,6 triliun. Namun diingatkannya, jangan sampai kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM justru dibarengi dengan pencabutan subsidi. "Menurut PDI Perjuangan, subsidi minyak kepada rakyat harus ada," kata Tjahjo saat dihubungi, Jumat (24/2).
Lebih lanjut Tjahjo mengakui, pemerintah memang tak bisa mengendalikan harga minyak dunia yang sudah jamak menjadi acuan. Namun demikian, katanya, pemerintah bisa menghindari kenaikan harga BBM dengan memaksimalkan pengendalian di dalam negeri. "Misalnya, Pertamina harus dioptimalkan ke hulunya," cetus Tjahjo yang saat dihubungi tengah berada di Bali dalam rangka mendampingi Ketua Umum PDIP, Megawati.
Selain itu, lanjut dia, pembangunan kilang yang sekarang sedang dijalankan pemerintah di Cilacap, Jawa Tengah juga harus digenjot. Pasalnya, selama idari kilang-kilang yang ada tak mencukupi kebutuhan BBM di dalam negeri.
Ia menambahkan, premium yang dihasilkan kilang-kilang pemerintah hanya mampu memenuhi separuh kebutuhan nasional. "Lainnya harus import," tegasnya.
Karenanya, Tjahjo mendesak agar Pertamina melakukan efisiensi di semua lini terutama di dalam perdagangan minyak mentah dan BBM. "Harus ada nasionalisasi. Pelan-pelan harus pasti dilaksanakan," ujarnya.(boy/ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jatam: Penerbitan Izin Tambang Jadi Mesin Uang Politik
Redaktur : Tim Redaksi