JAKARTA — Rencana pemerintah untuk mengurangi beban subsidi pada tahun 2012, mendapat penolakan keras dari kalangan politisi PDIP di parlemenPengurangan subsidi yang bertujuan untuk menghapuskan subdisidi dinilai telah melanggar amanat UU untuk melindungi kebutuhan masyarakat miskin.
‘’Subsidi harus tetap ada, karena rakyat masih membutuhkan
BACA JUGA: Marzuki Alie Istirahatkan Mobil Dinas
Penghapusan subsidi sangat bertentangan dengan amanat UU,’’ tegas juru bicara PDIP, Dolfie saat menyampaikan pandangan partainya terhadap RAPBN 2012.Bukan hanya soal subsidi, PDIP juga mengkritisi rencana program dan kebijakan pemerintah, yang dinilai masih belum berpihak pada masyarakat miskin
‘’Padahal disinilah sentra-sentra masyarakat miskin
BACA JUGA: PAN Tak Mau Ikuti Cara Demokrat
Selain itu tekanan harga ditingkat masyarakat, sudah terjadi sejak 2 tahun terakhir iniUntuk itu PDIP mendesak agar APBN 2012 benar-benar menyikapi azas keadilan dan efektitas anggaran
BACA JUGA: Wiranto Beri Kuliah Umum di Uncen
Karena dinilai selama ini, insentif kinerja bagi pegawai atau remunerasi ternyata juga tidak maksimal menambah pendapatan negara.‘’Kami minta ada evaluasi, termasuk BUMN yang selama ini merugi, acara seremonial, pembangunan gedung, perjalanan dinas dan lainnyaBagaimanapun, yang dijaga adalah subsidi harus tetap ada,’’ tegas Dolfie.
Tekanan subsidi terhadap APBN, memang menjadi salah satu bahasan utama yang disampaikan pemerintah dalam RAPBN 2012Pemerintah berencana untuk menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) untuk mengurangi beban subsidi energiSelain itu, sedang disiapkan upaya membatasi BBM jenis premium, untuk menekan beban subsidi BBMUntuk subsidi kurun waktu 2009-2010, pemerintah mengklaim harus mengeluarkan anggaran lebih dari Rp200 triliun.
‘’Subsidi itu tidak akan pernah dihapusHanya benar-benar dijaga alokasinya untuk masyarakat yang berhak menerimaKarena uang yang besar itu, sayang kalau hanya untuk mensubsidi mereka yang mampuLebih baik diarahkan pada pembangunan infrastruktur,’’ kata Menteri koordinator bidang perekonomian, Hatta Rajasa.(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politisi PKB Anggap Sri Mulyani Pantas Pimpin IMF
Redaktur : Tim Redaksi