jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum dan HAM, ‪Trimedya Panjaitan, menyebutkan bahwa penangkapan Akil Mochtar saat menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan prestasi paling spektakuler. Hal itu dikatakannya saat konferensi pers Catatan Hukum Akhir Tahun PDI Perjuangan terkait penegakan hukum di tanah air sepanjang 2013, di Cikini, Jakarta Pusat.
Menurut Trimedya, proses penegakan hukum kalau dari segi kasus 'selebritis' sudah ada peningkatan. Misalnya kepolisian sudah berani menangkap orang pajak. Hal itu tak terlepas dari desakan DPR saat rapat-rapat dengan Kapolri maupun Jaksa Agung, yang diminta untuk masuk ke lembaga-lembaga yang selama ini dianggap korup. Di antaranya sektor pajak dan bea cukai.
BACA JUGA: KPK Tolak Penangguhan Penahanan Atut
"Kita dukung terus penegak hukum memberihkan lembaga-lembaga korup. Puncak dari proses penegakan hukum yakni tertangkapnya Ketua MK (Akil Mochtar). Itu yang paling memprihatinkan di dunia hukum, sekaligus prestasi spekatuler dari KPK," kata Trimedya, Senin (23/12).
Dikatakan, kasus Akil Mochtar menurutnya baru pertama di dunia, di mana seorang hakim yang sekaligus menjabat Ketua MK ditangkap oleh penegak hukum seperti KPK. Namun keprihatinan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu juga diperparah dengan disetujuinya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1/2013 tentang MK menjadi Undang-undang.
BACA JUGA: Pusat Hanya Umumkan Nilai Tes CPNS
"Bagi kami sangat memprihatinkan yaitu diterimanya Perppu MK. Dari segi yuridis sudah melanggar UUD 1945. Bicara MK, kami-lah yang merasa paling dikecewakan, kasusnya saat sengketa Pilkada Bali. Saat itu MK mengalahkan pasangan yang diusung PDIP," kenangnya.
Ditambahkan, keprihatinan PDIP atas kasus itu lantaran MK membolehkan pemilih mewakilkan hak pilihnya kepada orang lain. Artinta, MK telah melegalkan orang melakukan tindak pidana bahwa seseorang bisa bisa memilih lebih dari satu kali.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Ada Pemda Umumkan Hasil Tes CPNS Usai Natal
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kerugian Negara di Kasus Century Lampaui Rp 7 Triliun
Redaktur : Tim Redaksi