jpnn.com - JAKARTA - Konstelasi politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Februari 2017 benar-benar memanas. Basuki Tjahaja Purnama yang karib dipanggil Ahok diposisikan sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta oleh PDIP.
Padahal, sebagai calon petahana, Ahok sudah mendapat dukungan dari beberapa partai untuk menjadi Cagub. Sudah ada tiga partai politik mendukung Ahok maju jadi cagub, yakni; Hanura, Nasdem, dan Golkar.
BACA JUGA: Ini Janji Warga Muara Angke Jika Rizal Ramli Ikut Pilkada DKI
Meski begitu, dukungan tiga parpol tidak membuat PDIP tertarik akan mengusuk Ahok. Tawaran saat ini, PDIP mau mendukung jika Ahok jadi calon wakil gubernur, bukan calon gubernur.
Tawaran tersebut disampaikan beberapa kader PDIP. Selain Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira ada juga Arteria Dahlan. Kader tersebut menginginkan bertukar posisi.
BACA JUGA: Mampukah Rizal Ramli Pimpin Jakarta?
Djarot Saiful Hidayat yang merupakan kader PDIP dan menjabat sebagai wakil gubernur DKI menjadi cagub sedangkan Ahok sebagai wakilnya.
Pernyataan ini mendapat reaksi dari Jubir Tim Pemenangan Ahok, Raja Juli Antoni. Ia menilai bahwa tawaran oleh kader PDIP sudah merendahkan, terutama pada partai yang sudah mendeklarasikan Ahok sebagai cagub.
BACA JUGA: Pengamat ini Bilang, dari Segi Akademis Ahok Tidak Pantas jadi Gubernur
"Pernyataan Ahok jadi Cawagub bukan Cagub itu merendahkan Ahok dan parpol-parpol pengusung Ahok. Kalau tidak suka tidak perlu merendahkan bukan?" kata Toni -sapaan akrab Raja Juli Antoni- saat dihubungi Sabtu, (27/8).
Toni mengatakan, pernyataan Andreas Pareira dan kader PDIP lainnya karena dilandasi ketidaksukaan kepada Ahok. Kata dia, omongan itu tidak mewakili sikap PDIP secara kelembagaan tapi sebatas pribadi.
“Itu bukan pernyataan resmi dari PDIP. Kalau yang resmi kami sudah mendengar sendiri Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto yang menyatakan pasangan Ahok-Djarot adalah opsi yang pertama,” katanya.
Sejauh ini, Toni masih percaya bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan menjatuhkan pilihannya kepada Ahok karena kesesuain ideologis.
“Ibu Megawati mempunyai intuisi dan kearifan politik yang kuat memilih cagub yang berpihak pada rakyat,” ucapnya.
Sebagai Gubernur DKI, Ahok sebenarnya meneruskan program-program Jokowi dengan pemberdayaan wong cilik yang menjadi basis PDIP, seperti program Kartu Jakata Pintar dan Kartu Jakarta Sehat. Hasil survei SMRC mengindikasikan bahwa 81 persen wong cilik, pemilih PDIP Jakarta, mendukung Ahok untuk menjadi gubernur lima tahun mendatang.
"Tentu Ibu Megawati paham benar aspirasi pemilih PDIP di grassroots,” katanya.
Toni lantas berharap kepada kader PDIP yang tidak suka Ahok bisa menahan diri dan menjaga kesantunan politik yang selama ini mejadi ciri khas politik Ibu Megawati. (jpg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lebih Terhormat, Jika PDIP Usung Kader Sendiri pada Pilkada Jakarta
Redaktur : Tim Redaksi