jpnn.com - jpnn.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyayangkan empat fraksi di DPRD DKI Jakarta, yakni Gerindra, PKS, PKB, dan PPP, yang menolak melakukan pembahasan dengan eksekutif.
Penolakan itu dilakukan karena menunggu kejelasan status Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Pria yang karib disapa Ahok itu kembali aktif menjadi gubernur, padahal dia berstatus terdakwa dugaan penodaan agama.
BACA JUGA: PKB Mau Dukung Ahok atau Anies? Ini Saran dari PBNU
"Boikot itu bukan mencerminkan demokrasi yang berkeadaban. Boikot itu politik menang-menangan," kata Hasto di Balai Kota, Jakarta, Jumat (24/2).
Hasto menyatakan, upaya boikot itu menunjukkan praktik politik yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. "Karena kita bisa musyawarah," ucapnya.
BACA JUGA: Fahri: Kalau Ahok Mengatakan Itu di Gereja, tak Masalah
Lagi pula, Hasto menambahkan, Ahok tidak melakukan pelanggaran hukum berupa tindak pidana korupsi. Ia menilai mantan Bupati Belitung Timur itu justru memerangi korupsi.
Hasto menjelaskan, ada ketegangan yang terjadi antara Ahok dengan DPRD DKI di masa lalu. Hal itu terkait dengan pemotongan anggaran siluman yang ditemukan dalam APBD DKI 2015 sebesar Rp 12 triliun.
BACA JUGA: Yakinlah, Ahok Memang Punya Niat Menista Alquran
"Karena ada upaya untuk memasukan APBD sebesar Rp 12 triliun, beli UPS, anggaran tidak pro rakyat. Pak Ahok datang melawan politisasi anggaran untuk korupsi,” ucap Hasto.(gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sori, Ahok Ogah Beri Hadiah PPSU yang Menyelam di Got
Redaktur & Reporter : Gilang Sonar