jpnn.com, BANDARLAMPUNG - PDI Perjuangan menyerahkan surat tugas kepada Wali Kota Bandarlampung Herman HN sebagai calon gubernur (cagub) Lampung periode 2019-2024.
Surat tugas untuk Herman HN bernomor 1594/PILKADA/DPP/X/2017 tersebut ditandatangani Ketua DPP PDIP Bambang DH dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.
BACA JUGA: Herman H.N. Tolak Dampingi Cagub Demokrat Ini
Surat tertanggal 10 Oktober itu diserahkan Ketua DPD PDIP Lampung Sudin kepada Herman HN di kantor partai tersebut sekitar pukul 15.00, kemarin (13/10).
Surat tersebut berisi tiga poin. Pertama, melakukan konsolidasi pemenangan pilkada dengan DPD, DPC, PAC, Ranting, Anak Ranting, dan seluruh petugas PDIP di Lampung dalam waktu dua pekan setelah surat tugas diterbitkan.
BACA JUGA: Cawagub Hanura Belum Final
Kedua, bersama dengan DPD dan DPC PDIP mengusulkan pasangan calon wakil gubernur (cawagub) Lampung yang berasal dari kader PDIP atau tokoh-tokoh yang mempunyai kesejarahan dengan PDIP atau berdasarkan pemetaan politik di Lampung.
Ketiga, menyiapkan koalisi partai pendukung yang memenuhi syarat pendaftaran pasangan cagub dan cawagub Lampung pada pilakda serentak 2018 di KPU Lampung sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BACA JUGA: Direkom Demokrat, Ridho Bakal Berlayar di Pilgub Lampung
Pelaksanaan penugasan dari DPP PDIP ini sebagai syarat dikeluarkannya rekomendasi pasangan cagub-cawagub Lampung pada pilkada serentak 2018.
Apabila yang bersangkutan tidak mendapakan pasangan cawagub dan/atau tidak mendapatkan koalisi partai pendukung yang memenuhi syarat pendaftaran pasangan cagub-cawagub sampai dengan dua pekan setelah tanggal diterbitkannya surat tugas ini, maka yang bersangkutan akan dilakukan evaluasi terhadap pencalonannya sebagai cagub Lampung dari DPP.
Pascaterbitnya surat tugas tersebut, sejumlah nama kandidat cawagub Herman pun mulai bermunculan. Setidaknya, muncul enam nama kandidat yang bisa disasar Herman.
Jika mengacu kader PDIP yang mendaftar cawagub pada penjaringan cagub dan cawagub PDIP, maka masuk nama Bendahara DPD PDIP Lampung Dedi Afrizal, anggota DPRD Lampung asal PDIP I Komang Koheri dan Wakil Ketua DPD PDIP Lampung Tulus Purnomo.
Sedangkan jika mengacu pertimbangan pemetaan politik di Lampung, maka sejumlah nama muncul. Informasi yang dihimpun Radar Lampung, nama tersebut yakni Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri, Direktur Pascasarjana Universitas Saburai Edi Irawan Arief. Lalu, Ananda Tohpati yang merupakan putra Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
Masuknya nama Bachtiar sebagai cawagub Herman pun bahkan mulai menguat. Informasi yang dihimpun Radar Lampung, Bachtiar diminta menghadap ke DPP PDIP.
”Pak Bachtiar diperintahkan segera merapat ke DPP PDIP secepatnya, mungkin satu dua hari ini beliau (Bachtiar Basri, Red) menghadap ke pusat,” kata kerabat dekat Bachtiar yang enggan namanya dikorankan tadi malam.
Dia menyebut langkah ini diambil mengingat kurang baiknya kondisi politik Ridho Berbhakti Jilid II yang terancam dan sulit untuk mendapatkan perahu (partai, Red).
”Jika bicara komitmen, Pak Bachtiar orangnya sangat komitmen. Namun politik itu dinamis dan semua bisa saja terjadi. Setiap kemungkinan harus dipersiapkan secara matang,” kata dia.
Namun dia masih enggan membocorkan terkait pemanggilan DPP PDI-P terhadap Bachtiar. ”Belum tahu pasti bisa jadi membicarakan kondisi perpolitikan Lampung dan kemungkinan beliau diminta dari PDI-P, bisa saja kan,” ungkapnya.
Bahkan semalam, utusan DPP PDI-P dan Herman HN bersama sejumlah pengusaha menyambangi rumah dinas Wagub Bachtiar Basri. ”Minta kesediaan dan penjajakan rencana duet Bachtiar-Herman atau Herman-Bachtiar. Banyak pengusaha yang hadir yang menyatakan siap membantu membiayai duet Herman HN-Bachtiar Basri dalam pilgub mendatang,” sebutnya.
Sementara, peluang Herman berpasangan dengan Ananda Tohpati juga terbuka. Bahkan, Ketua Tim Pemenangan Andes—sapaan akrab Ananda Tohpati-, Rusli Rachman mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan sinyal dari DPP PDIP untuk peluang Herman-Ananda.
”Ya benar, dari DPP sinyalnya sudah ada. Bahkan DPP sudah mengundang saya untuk hadir membahas hal ini,” kata Rusli kepada Radar Lampung kemarin.
Ayah kandung Andes ini mengatakan, Herman-Ananda mungkin bisa berpasangan lantaran adanya beberapa kesamaan visi dan misi. ”Ada beberapa hal yang membuat kami klop. Yakni sama-sama ingin membangun Lampung. Tetapi, saya masih akan memastikan ini dulu dengan DPP dalam hal ini Sekjen Pak Hasto Kristiyanto,” ujarnya.
Ditanya kesiapan finansial, Rusli menyatakan pihaknya sudah menyediakan dana yang besar. Sebab, untuk memenangkan pilgub Lampung 2018, PDIP mensyaratkan biaya pemenangan sekitar Rp200 miliar.
”Insya Allah kalau dana kami sudah siap. Saya beber sekalian, dana kami siapkan sekitar Rp560 miliar. Dana itu berasal dari konsorsium kami,” ungkapnya.
Peluang Edi Irawan Arief pun juga terbuka mendampingi Herman. Mantan calon bupati Lampung Barat itu dinilai layak dilirik Herman lantaran cukup moncer dalam hal perolehan suara di pilkada Lambar berpasangan dengan Ulul Azmi Soltiansa (Edi-Pay).
Meski tak berdomisili di Lambar, perolehan suara Edi sangat signifikan dan itu menjadi nilai tambah bagi putra tokoh Lampung K.H, Arief Makhya tersebut.
Di hadapan wartawan usai mendapat surat tugas di kantor DPD PDIP, Herman berharap, surat tugas ini bisa dilaksanakan dengan baik. Dia meminta kepada seluruh pengurus, anggota, dan simpatisan PDIP membantunya untuk melaksanakan tugas dengan baik selama dua pekan ke depan.
Soal siapa pendamping, Herman HN enggan berkomentar. Dia mengatakan, siapa saja bisa mendampinginya. Bisa berasal dari kalangan politisi, birokrasi akademisi, atau legislator.
”Tanpa DPD PDIP mungkin (pengurus) kabupateb/kota tidak akan mendengar saya. Kalau langsung, artinya kita bersama untuk pilgub dari PDIP dan ke depan, PDIP pada (pemilu) 2019 harus menang! Dan (pemilihan) presiden harus menang dengan kebersamaan,” tandasnya.
Dia yakin, kemenangan bisa diraih jika seluruh elemen PDIP bersatu padu memenangkan Pilgub 27 Juni 2018. Dia berharap, kemenangan pilgub bisa berkorelasi dengan kemenangan Pemilu 2019. Herman mengakui, DPP memerintahkannya untuk memenangkan PDIP sebesar 30 persen di tingkat provinsi. Selain itu, enam kursi DPR RI dari daerah pemilihan Lampung.
”Kalau Presiden, nggak perlu kita bicarakan, tapi kita tahu siapa yang diperjuangkan bersama. Saya lihat, wajah-wajahnya ini bisa kompak. Masalah yang kemarin-kemarin sudahlah,” ucapnya.
Herman optimistis menyelesaikan tugas dari PDIP sebelum dua pekan. ”Sekarang juga sudah ada, tapi belum bisa dipublikasikan. Kalau yang ngobrol-ngobrol banyak. Mungkin sudah (ngobrol), kalau kader PDIP bisa. Kalau yang daftar (PDIP) kayaknya, yang nggak daftar juga boleh. Yang penting bisa bersama dan laki-laki,” tegasnya.
Kategori cawagubnya, lanjut dia, masih belum berubah. Yakni bisa bersatu bersama membangun. ”Mensejahterakan rakyat bersama agar nantinya bisa menikmati jalan bagus, pertanian bagus, ekonomi bagus dan perizinan untuk investasi juga lancar,” terangnya.
Sementara, Sudin mengatakan, Jumat (20/10) akan kembali menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan 15 DPC PDIP kabupaten/kota. Untuk cawagub Herman, PDIP akan mendukung dalam mendapatkan pendamping yang baik. Dalam arti luas, agar pembangunan ke depan dapat dilakukan secara bersama.
”Dukungan sudah bulat, nggak ada yang mengkol,” kata anggota DPR RI ini.
Soal surat rekomendasi yang akan ditandatangi ketua umum Megawati Soekarnoputri, dia tidak menjanjikan terbit pada 15 Oktober seperti kabar yang beredar saat ini. Dia memprediksi, Jawa Timur yang akan mendapatkan surat rekomendasi kali pertama, setelah itu Jawa Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, baru Lampung.
”Tunggu tanggal mainnya, semoga Pak Herman mendapatkan wakil yang seiring sejalan dan tidak ada perselisihan. Di kantong Pak Herman sudah ada nama, tapi belum disebutkan saja,” selorohnya.
Sudin juga mempersilakan Herman mencari partai koalisi. Di mana, hampir semua ketua umum partai adalah temannya. Termasuk ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy. ”Dulu pak Romi (sapaan Romahurmuziy, Red) adalah pimpinan Komisi IV DPR RI tempat saya bertugas,” kata dia.
Namun jika tidak berkoalisi dengan siapapun dalam pilgub, Sudin juga yakin kepemimpinan Herman kelak ketika terpilih menjadi gubernur tidak akan diganggu oleh partai oposisi. ”Di parlemen nggak ada masalah. Selama on the track, nggak ada masalah,” ungkapnya.(dna/gus/rma/whk)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY Beri Waktu Dua Pekan Bagi Ridho Cari Pendampingnya
Redaktur & Reporter : Budi