PDIP Tak Tertarik Jabatan Menpora

Sabtu, 08 Desember 2012 – 06:42 WIB
JAKARTA -Mundurnya Andi Mallarangeng menimbulkan spekulasi mengenai sosok pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga. Sebagai partai non pemerintahan, PDIP memastikan tidak akan merubah sikapnya. Sekalipun ditawari, partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu memilih tetap sepenuhnya mengontrol pemerintahan dari luar.

"Saya kira PDIP pada posisi yang tidak bisa dilamar-lamar pada jabatan Menpora," kata Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo di Jakarta, kemarin (7/12). Dia menduga Presiden SBY akan mencari pengganti dari kalangan kader Partai Demokrat.

"Andi Mallarangeng itu kan kader Demokrat (Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat, red). Jadi, saya kira penggantinya juga dari anggota Demokrat," kata Tjahjo.

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menyampaikan beberapa spekulasi Menpora baru. Kalau presiden tetap mengambil kadernya di Demokrat, maka peluangnya adalah Wasekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan dan Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika.

Dalam struktur DPP Partai Demokrat, Pasek juga menjadi Ketua Departemen Pemuda dan Olahrga. "Keduanya orang muda yang sering tampil," kata Qodari.

Kalau SBY mau memperkuat koalisi, lanjut Qodari, pilihannya adalah Sekjen Partai Golkar Idrus Marham. Bila ingin merangkul kelompok oposisi, maka ada Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga yang juga Ketua Fraksi PDIP di DPR Puan Maharani. Selain itu ada juga Ketua DPP PDIP Bidang Pemuda dan Olahraga Maruarar Sirait.

Dari Partai Gerindra juga ada alternatif seperti Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon dan Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani. "Intinya SBY akan mencari orang muda dan berpengalaman dalam organisasi kepemudaan dan olah raga," tegas Qodari.

Pada bagian lain, Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR Sohibul Iman mengapresiasi kinerja KPK yang telah menetetapkan Andi Malaranggeng sebagai tersangka dugaan kasus korupsi proyek Pembangunan Pusat Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut dia, keputusan KPK ini menjadi sejarah baru dalam catatan pemberantasan korupsi di Indonesia.

"KPK telah menunjukkan petinggi partai dan menteri aktif pun bisa diproses. Kami berharap ini akan dapat memberikan efek jera bagi pejabat publik yang merasa memiliki tameng kekuasaan untuk tidak bermain-main dengan korupsi," katanya.    

Sohibul juga mengapresiasi Andi Malaranggeng yang memilih mundur begitu ditetapkan menjadi tersangka kasus Hambalang itu. Menurut dia, pengunduran diri di saat menjadi tersangka merupakan bentuk tanggung jawab yang sangat tinggi dalam sistem demokrasi. "Saya berharap langkah mundur seperti Andi Malaranggeng ini bisa ditiru oleh pejabat negara yang lain," ungkapnya.    

Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai kinerja buruk pemerintahan saat ini semakin suram dengan penetapan Andi sebagai tersangka. Kabinet Indonesia Bersatu jili II tak henti-hentinya dirundung masalah sejak pembentukannya. "Wajah kabinet semakin buram," ujar Bambang secara terpisah.    

Menurut Bambang, status terkini Menpora Andi Mallarangeng menimbulkan guncangan baru di kabinet. Belum lama ini, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri sempat dibuat sangat kecewa, bahkan dipermalukan oleh para pembantu terdekatnya, menyusul kontroversi pemberian grasi untuk terpidana mati kasus Narkoba Meirika Franola. Kontroversi ini memunculkan dugaan bahwa kabinet telah disusupi sindikat Narkoba.    

Karena itu, ujar Bambang, cepat atau lambat, mundurnya Menpora akan memaksa Presiden SBY me-reshuffle KIB-II. Reshuffle kabinet saat ini menjadi sebuah konsekuensi logis, sebab tidak elok mempertahankan menteri yang telah menyandang status tersangka kasus korupsi. "Kalau reshuffle tidak dilakukan, sama artinya presiden menyandera kabinetnya sendiri," ujarnya.    

Dalam konteks pembenahan kabinet itu, Bambang mendorong Presiden SBY melakukan koreksi menyeluruh. Acuannya adalah penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang buruknya akuntabilitas kinerja pemerintah pusat dan daerah.     

"Sudah terbukti bahwa tata kelola pemerintahan tidak sebaik yang digembar-gemborkan selama ini," kata politikus Partai Golongan Karya itu.    

Tak lupa, kata Bambang, Presiden perlu mengharmonisasi lagi anggota kabinetnya,"dan juga mengonsolidasi pemerintahan daerah, karena manajemen Pemerintahan terus memburuk akhir-akhir ini. "Ini penting agar kedepan kabinet Indonesia bersatu tidak berubah menjadi kabinet galau," sindirnya. (pri/bay)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Kawal Komitmen Istana

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler