jpnn.com, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan pengisian sepuluh posisi wakil menteri (wamen) bukan ajang bagi-bagi jabatan.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pengisian posisi wamen adalah untuk meningkatkan efektivitas dari kerja kementerian yang memang tidak ringan.
BACA JUGA: Wamen John Wempi Targetkan Jalan Wamena-Jayapura Tuntas 2 Tahun Lagi
"Karena menteri adalah pemerintahan dalam pengertian sehari-hari," jelas Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (7/1).
Dia menjelaskan pengisian posisi wamen itu bertujuan untuk membantu peran menteri dalam menjalankan tugasnya. Sebab, katanya, posisi wamen itu memang didesain untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan.
BACA JUGA: Jelang HUT Ke-49 PDIP, Megawati Soekarnoputri Tulis Pesan Ini untuk TPDI
“Contoh, menteri luar negeri, kanapa ada wamen, karena menteri lebih banyak menjalankan tugas-tugas politik internasional di dalam upaya menunjukkan kepemimpinan Indonesia," kata Hasto.
Politikus asal Yogyakarta itu menambahkan menteri luar negeri memiliki tugas kenegaraan di mata dunia, seperti menangani krisis di Myanmar.
BACA JUGA: Soal Calon Gubernur DKI Jakarta, Begini Sikap PDIP
Menlu juga melakukan diplomasi demi menunjukkan posisi politik Indonesia sebagai big brother Asean dan kepemimpinan di Asia Afrika.
Di sisi lain, Hasto menyatakan untuk posisi wamen di Kementerian Sosial tidak diperlukan.
Menurutnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Bu Risma memiliki pengalaman yang cukup luas sehingga bisa memimpin Kemensos tanpa adanya wamen.
“Tidak diperlukan misalnya seorang wakil menteri (di Kemensos, red),” jelas Hasto. (tan/jpnn)
Redaktur : Boy
Reporter : Fathan Sinaga