JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VII DPR, Effendi Simbolon, menegaskan Fraksi PDI Perjuangan tidak setuju rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Ia mengatakan, liberalisasi energi sudah sejak dulu terjadi di negeri ini. "Dari awal fraksi kami (PDIP) tidak menyetujui kenaikan BBM," tegas Effendi saat diskusi dialektika "Ada Apa dengan Kenaikan BBM" Kamis (1/3), di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Dia tidak sepakat dengan usulan kenaikan harga BBM yang diwacanakan pemerintah. Mengingat, harga BBM yang diterapkan saat ini sudah ditetapkan UU tentang APBN 2012.
Ia mengatakan, jika pemerintah ingin menaikkan harga BBM maka harus merevisi UU Nomor 22 tahun 2011 tentang APBN 2012. Pengamat Ekonomi, Politik dan Hukum Ichsanudin Noorsy mengatakan pengertian subsidi dalam makna kapitalisme adalah belanja pemerintah untuk memproteksi kesejahteraan rakyat.
Oleh karena itu kapitalisme melarang subsidi dalam bentuk apapun dan harus dicabut. “Namun bagi UUD 45 subsidi bukan seperti itu. Maka tidak ada larangan untuk pemerintah membelanjakan anggarannya untuk rakyatnya,” jelas Ichsanudin.
Yang paling menyengsarakan negara ini bukanlah subsidi yang dinikmati rakyat tapi kebocoran mulai dari input, proses dan output. Kebocoran APBN ini merupakan dampak dari kebocoran kosntitusi.
"Sejumlah petinggi negeri bersedia jadi pengkhianat dan saya sudah memberikan data itu kepada KPK sejak 2008 namun sayang tidak ditindaklanjuti,” tegasnya.
Dalam diskusi itu sebenarnya mengundang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik. Namun, bekas Menteri Pariwisata itu tidak datang. "Kami sangat menyayangkan mereka seringkali menghindar, padahal ini untuk kebutuhan rakyat," kata Effendi kesal.
"Memang sudah strategi SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) memilih menterinya tidak sesuai dengan keahliannya, agar kesalahan itu seakan dilimpahkan ke menterinya," kata Effendi lagi. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BBM Naik Bukti Tata Kelola Publik Bobrok
Redaktur : Tim Redaksi