jpnn.com - JAKARTA - Setelah dipastikan kalah di Pemilu Presiden 2014, Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menjadikan DPR RI medan pertempuran berikutnya. Berbagai manuver sudah mereka siapkan untuk jadi penguasa parlemen.
Jika solid, hal ini tentu dapat dengan mudah dicapai Koalisi Merah Putih. Pasalnya, jumlah kursi mereka jauh lebih banyak dibanding kubu pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang dimotori PDIP.
BACA JUGA: Pemerintah Setop Kirim TKI Informal 2017
Untuk mencegah kecolongan di parlemen, kubu Jokowi-JK pun mulai berusaha menggoyang kebersamaan rival mereka tersebut. Komunikasi mulai dijalin dengan beberapa partai Koalisi Merah Putih.
"Komunikasi sudah ada dengan Partai Demokrat dan PPP. Tapi kami akan terus lihat dinamika di dalam," kata Wakil Sekretaris Jendral PDI Perjuangan, Ahmad Basarah dalam acara diskusi Forum Pemred JPNN Group di Jakarta, Rabu (27/8) malam.
BACA JUGA: Mendagri Imbau Kader PKK Tingkatkan Kesejahteraan Keluarga
Tapi, Koalisi Merah Putih tentu tidak tinggal diam. Sejumlah elite koalisi yang terdiri dari 7 partai ini belakangan terus mendengungkan bahwa mereka akan terus solid sampai akhir. PDIP dan rekan-rekannya pun diminta untuk berhenti mengusik mereka.
Namun Basarah yakin, pada akhirnya akan ada anggota Koalisi Merah Putih yang menyebrang. Alasannya, karakteristik partai politik di Indonesia yang cenderung memihak kepada pemenang. "Pengalaman kami parpol Indonesia lebih suka ikut yang menang," ucapnya.
BACA JUGA: Humas Polri Tegaskan Mutasi Kapolda Tak Berindikasi Negatif
Selain itu, berdasarkan pengalaman PDIP sendiri, partai oposisi biasanya cenderung bergerak sendirian. Basarah mengatakan, meski sama-sama berada di luar pemerintahan selama periode 2009-2014, Gerindra dan PDIP tidak pernah membentuk kerjasama formal di parlemen.
"Padahal kami sama-sama di pilpres (2009). Tapi setelah di parlemen kami jalan sendiri-sendiri," ucap anggota DPR RI dari Provinsi Jawa Timur ini.
Selain menggoda anggota Koalisi Merah Putih, kubu Jokowi-JK juga mengambil langkah hukum dengan melakukan uji materi terhadap revisi UU MD3 di Mahkamah Konstitusi. Tujuannya, agar hak menduduki kursi Ketua DPR dikembalikan kepada partai pemenang pemilu legislatif seperti ketentuan yang berlaku sebelum revisi.
Lebih lanjut Basarah menegaskan bahwa kekuatan mayoritas di DPR sangat penting untuk diperjuangkan. Pasalnya, PDIP tidak ingin pemerintahan Jokowi-JK terganggu oleh manuver-manuver politik di parlemen. "Tapi kami masih yakin nanti (anggota Koalisi Merah Putih) akan pindah pada waktunya," pungkas Basarah. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pilpres Usai, Sejumlah Kapolda Diganti
Redaktur : Tim Redaksi