jpnn.com, CIREBON - Peta perkoalisian partai politik jelang Pilkada Kabupaten Cirebon 2018 mulai terbaca.
Partai Gerindra dan PKS berkoalisi untuk bersaing dengan petahana berikut partai penguasa di Kabupaten Cirebon.
BACA JUGA: Sudah Datangi 5 Parpol Besar, Wabup Darmawan Pastikan Maju di Pilkada Banyuasin
Namun, kondisi tersebut tidak membuat goyah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon H Mustofa menegaskan, peta politik di Kabupaten Cirebon dipastikan akan mengalami perubahan.
BACA JUGA: Tak Hanya Amien, 3 Petinggi PKS Juga Bertemu Habib Rizieq
Oleh karena itu, pihaknya tidak mempermasalahkan koalisi yang sudah dibangun Partai Gerindra dan PKS.
"Kepastian PDIP melakukan koalisi atau tidak, itu tergantung dari rekomendasi yang keluar dari DPP PDIP. Ketika rekomendasi keluar, secara otomatis peta politik akan berubah," ujar pria yang akrab disapa Jimus itu, seperti diberitakan Radar Cirebon (Jawa Pos Group).
BACA JUGA: Gerindra Bandingkan Jokowi dengan SBY
Apakah koalisi yang dibentuk PDIP juga akan mirip saat pilkada DKI Jakarta?
"Kita belum fokus pada koalisi partai. Karena kita masih melakukan tahapan verifikasi penjaringan bakal calon bupati (bacabup). Yang jelas, Kabupaten Cirebon tetap warna merah untuk menduduki posisi E1," kata ketua DPRD Kabupaten Cirebon itu.
Disinggung kapan rekomendasi keluar dari DPP PDIP, Jimus mengaku, belum mengetahui kapan pastinya. Namun, diperkirakan rekomendasi keluar di bulan Desember 2017. "Biasanya PDIP mengeluarkan rekomendasi itu di last minute," imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Cirebon Drs H Sunjaya Purwadisastra MM MSi menambahkan, pihaknya menganggap biasa koalisi yang sudah dibangun partai politik jelang pilkada.
"Insyaallah PDIP tetap menang di Kabupaten Cirebon. Meskipun banyak koalisi yang dilakukan partai politik jelang pilkada. Yang jelas, Kabupaten Cirebon ke depan akan kembali merah," ucapnya.
Kaitan dengan koalisi yang dibangun PDIP di pilkada Kabupaten Cirebon, Sunjaya menambahkan, semuanya diserahkan kepada mekanisme partai. "Saya tidak berhak mengatakan koalisi. Karena itu urusan DPP PDIP," pungkasnya. (sam)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Implementasi Lima Hari Sekolah Perlu Bertahap
Redaktur & Reporter : Soetomo