Gerindra Bandingkan Jokowi dengan SBY

Kamis, 15 Juni 2017 – 12:21 WIB
Pak Jokowi dan Pak SBY. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo diminta mengambil sikap tegas menyikapi munculnya panitia khusus (pansus) hak angket KPK. Sikap tegas Jokowi dianggap penting, karena sejak KPK dipimpin Agus Rahardjo, lembaga antirasuah tersebut terus mendapat serangan dari berbagai pihak.

"Apalagi sekarang gonjang-ganjing hak angket KPK terkesan dimotori partai pendukung pemerintah. Kondisi ini kan memperlihatkan sangat berbeda dengan komitmen presiden sebelumnya," ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra Andre Rosiade di Jakarta, Kamis (15/6).

BACA JUGA: Benny Harman Kritik Kajian Akademik Soal Hak Angket KPK

Andre mengingatkan, saat kampanye pemilihan presiden 2014 lalu presiden pernah berjanji akan meningkatkan dan menambah penyidik KPK. Selain itu juga berjanji akan menambah anggaran KPK.

Sayangnya, sampai saat ini belum terlihat realisasi dari janji-janji tersebut secara nyata. "Tidak bisa sekadar bilang KPK perlu diperkuat, KPK harus independen. Presiden juga perlu bersikap tegas. Sebab dalam kenyataannya KPK mulai digerogoti, dilemahkan," ucap Andre.

BACA JUGA: Novel Curhat ke Media Luar Negeri, Anak Buah Prabowo: Wajar

Menurut Andre, keberadaan KPK saat ini sangat dibutuhkan masyarakat di tengah menurunnya kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum lain.

"Ini sudah tahun ketiga pemerintahan Jokowi berjalan. Jangan hanya diam, jangan lagi berlindung di balik kata intervensi politik. Ini soal harapan rakyat bahwa KPK harus tetap ada dan diperkuat," katanya.

BACA JUGA: Jokowi Belum Perintahkan Menteri Muhadjir Cabut Kebijakan Sekolah Lima Hari

Andre kemudian membandingkan dengan pemerintahan saat ini dengan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kala itu, presiden senantiasa melakukan koordinasi dengan partai pendukung lewat sekretariat gabungan yang dibentuk.

"Dulu zaman SBY ada setgab, masa sekarang Presiden Jokowi enggak bisa memanggil partai pendukungnya. Kalau tidak sejalan kan bisa dijewer. Jadi jangan diam, karena bisa saja diartikan presiden dalam hati kecilnya setuju KPK dilemahkan," pungkas Andre. (gir/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Gerindra Siapkan Dua Jagoan, Diputuskan setelah Lebaran


Redaktur & Reporter : Ken Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag
Gerindra   Jokowi   SBY   hak angket KPK  

Terpopuler