jpnn.com, SEMARANG - Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memastikan pihaknya menolak keras apabila Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menuda pelaksanaan Pemilu 2024.
Hasto mengatakan PDIP menilai tidak ada hal yang mendesak bagi pemerintah mengeluarkan Perppu tersebut.
BACA JUGA: Setiap Malam Warga Tangerang Mencium Bau Tak Enak, Bikin Mual dan Pusing
Hasto juga mengingatkan PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri memandang Perppu untuk menunda pemilu sama saja melecehkan konstitusi dan kualitas demokrasi.
"Kalau Perppu, kan, untuk kegentingan yang memaksa. Tetapi berkaitan dengan penundaan pemilu itu, kan, ranahnya kepada konstitusi, kepada hukum dasar, dan mengubah itu harus melalui amendemen," kata Hasto Kristiyanto saat ditanya awak media mengenai isu penerbitan Perppu untuk penundaan pemilu di Semarang, Rabu (9/3).
BACA JUGA: Pernyataan Ketum PAN Soal Tunda Pemilu Tak Bertentangan dengan Demokrasi
Hasto juga mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah saat ini fokus menghadapi persoalan pandemi Covid-19.
Hasto juga melihat Presiden Jokowi mengantisipasi dampak perang Rusia dan Ukraina pada inflasi serta kenaikan harga barang dan pokok.
BACA JUGA: Danpaspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo Pegang Pistol, Membidik, Dor, Dor
"Itu skala prioritas terpenting bagi pemerintahan saat ini dan menyiapkan kepemimpinan Indonesia G20," kata Hasto.
Bagi PDIP, lanjut Hasto, tidak ada alasan untuk menunda pemilu. Politikus asal Yogyakarta itu menyampaikan hal itu merupakan sikap Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan wajib menjadi kesadaran partai taat pada konstitusi.
"Konstitusi itu ada rohnya, ada jiwanya, ada spiritnya, yang mengatur kehidupan bersama sebagai bangsa. Ini yang harus kami lakukan dan perpanjang pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan jabatan ini, kan, sebenarnya juga tidak senapas dengan membangun kultur demokrasi yang sehat," jelas Hasto.
Alumnus UGM itu juga menyatakan periodisasi presiden per lima tahun dalam rangka menjaga kultur demokrasi dan regenerasi kepimimpinan nasional di Indonssia. Para kandidat berproses dari bawah ke atas.
"Itu kualitas demokrasi yang harus dihormati. Jadi, ketika kultur ini kemudian dirombak maka bisa menciptakan krisis, ini yang tidak diinginkan PDI Perjuangan,” kata Hasto. (tan/jpnn)
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Fathan Sinaga