PDIP Upayakan TK Jadi Ketua MPR

JAKARTA - PDIP mengincar kursi ketua MPRKandidat yang disiapkan untuk pos tersebut adalah politikus senior Taufiq Kiemas  (TK).  Untuk meloloskan suami Megawati ke pucuk pimpinan MPR itu, PDIP telah membangun komunikasi politik ke partai lain, termasuk partai pendukung pemerintah

BACA JUGA: DPD Diminta Tetap Melawan DPR

"Kami berharap ini bisa diterima," kata Sekjen DPP PDIP Pramono Anung di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/8).
 
Sesuai UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD, komposisi pimpinan MPR terdiri atas lima orangYakni, satu ketua yang otomatis dijabat wakil dari DPR dan empat wakil ketua yang dibagi dua; dua dari DPR dan dua dari DPD

BACA JUGA: Kubu SBY Minta Kubu Pesaing Legowo

PDIP yang meraih 109 kursi legislatif masih berpeluang mendapatkan kursi MPR
 
Untuk kursi pimpinan DPR, PDIP otomatis meraih kursi wakil ketua

BACA JUGA: Golkar Terancam Jika Dipimpin Ical

Jabatan ketua dipegang oleh Partai Demokrat sebagai peraih kursi terbanyakLantas, apa pertimbangan PDIP menjagokan Kiemas yang sudah sepuh" "Kalau Pak Kiemas di sana, prinsip kehidupan berbangsa, seperti UUD 1945, ideologi Pancasila, NKRI, relatif bisa terjaga," ujar Pram, panggilan akrab Pramono Anung.
 
Meski kader PDIP menjadi ketua MPR, Pram memastikan bahwa peluang amandemen konstitusi tetap adaApalagi, mekanismenya sudah diatur melalui UUD 1945"Tapi, amandemen yang sudah berjalan empat kali ini sebaiknya bisa dijabarkan dulu sampai ke tingkat operasionalnya," ujarnyaKalau payung hukum berubah terus, imbuh dia, bisa menimbulkan tumpang tindih peraturan di bawahnya.
 
Lantas, bagaimana komentar Taufiq Kiemas" "Sponsornya kan Pram dan Partai Demokrat," katanya"Tapi, itu MPR lho," potong Pram yang ada di sebelah Kiemas dengan cepat, lantas tertawaDia tampaknya menghindari berkembangnya spekulasi bahwa PDIP sudah pasti berkoalisi dengan SBY.
 
Kiemas yakin akan terpilih sebagai ketua MPR"Kalau Pram yang ngatur, kan bisa," ujar suami Megawati Soekarnoputri ituSaat dimintai konfirmasi, Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menegaskan bahwa persoalan tersebut merupakan wilayah kewenangan politik PDIPTidak boleh ada campur tangan dari partai lainWalaupun konteksnya sekadar memberi masukan.
 
"Kalau komunikasi, memang selalu terjalin," kata mantan Ketum PB HMI ituTapi, tegas Anas, tidak etis kalau Partai Demokrat ikut-ikutan menilai kebijakan internal partai lain.
 
Kursi Wakil Ketua DPR
 
Mengenai jatah satu kursi wakil ketua DPR yang juga akan diterima PDIP, Pram menyebut bahwa keputusannya akan diambil melalui rapat DPPTapi, yang jelas, PDIP akan memberikan mandat itu kepada caleg terpilih yang berpengalaman di bidang legislasiArtinya yang sudah pernah menjadi anggota DPR"Apalagi kedudukan PDIP ke depan sangat unik, apa pun yang nanti diputuskan (berkoalisi atau beroposisi, Red)," katanya.
 
Menurut dia, PDIP tidak boleh kehilangan nilai-nilai dasar partaiKarena itu, orang tersebut harus memiliki komunikasi yang baik dengan DPP PDIP"Tentunya dia juga mampu berkomunikasi dengan partai atau fraksi lain," tambahnya(pri)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tenangkan Massa, Mega Menangis