JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), tetap kokoh dengan pendiriannya mendukung sistem tertutup pada Pemilu 2014 yang kini masih terjadi perdebatan alot di RUU Pemilu.
Wakil Ketua DPR Fraksi PDIP Pramono Anung, menegaskan, bahwa yang memilih sistem terbuka adalah Golkar, Demokrat, PAN. "Tetapi yang secara terbuka mengatakan tertutup adalah PDIP, PKS, PKB," ujarnya, Selasa (10/4), kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Ia menjelaskan alasan PDIP memilih sistem tertutup adalah karena melihat pengalaman pemilu tahun 2009 lalu, sangat mahal sekali. Menurutnya, biaya politik menjadi sangat mahal sekali dan rata-rata setiap calon harus menghabiskan lebih dari Rp2 miliar dan itu angka yang terlalu tinggi.
Sehingga dengan demikian harus ada keberanian untuk melakukan revisi dan itu salah satunya mengenai sistem. Sebab, kata dia, begitu pemilunya secara terbuka, itu tidak lagi partai dengan partai, tetapi di internal sendiri calon satu dengan lainnya terjadi persaingan yang luar biasa. "Sehingga costnya menjadi sangat tinggi dan mahal sekali," jelasnya.
"Kebetulan saya mempelajari itu dan saya menemukan angka yang fantastis pada pemilu 2009 lalu dibandingkan pemilu 2004 lalu yang hanya menhabiskan Rp200 juta," tegasnya.
Ia juga menilai, ada hal yang perlu diperbaiki yaitu sistem rekrutmen di dalam partai. Menurutnya, kalau dilihat pada 2004 dan 2009 bicara kualitas tahun 2004 lebih baik.
"Bahkan di tahun 1999 itu lebih baik. Kalau thn 2009 walaupun saya sebagai pimpinan tapi saya juga harus melakukan otokritik bahwa 2009 itu dibandingknn dengan yang lalu kurang baiklah," ujarnya.
Menurutnya, hal itu terlihat dari paripurna yang berjalan lama. Kemudian kehadiran yang tidak maksimal. Hal ini karena ketika ada orang-orang terbaik parpol yang terbentur kemampuan ekonomi sehingga mereka tidak jadi.
"Hal itu yang dianggap PDIP kenapa sistem tertutup lebih baik," jelasnya.
Bukankah itu seperti membeli kucing dalam karung?".
Menurut Pramono, tantangannya ada pada parpol untuk melakukan kaderisasi dan rekrutmen calon anggota. "Nantinya masyarakat juga bisa menghukum bagi parpol yang anggotanya tidak baik ya jangan dipilih lagi. Kalau sekarang inikan tidak bisa. Karena rekrutmennya didasarkan pada popularitas semata," ungkap Pramono. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kotak Suara Disandera Napi
Redaktur : Tim Redaksi