JAKARTA - Presiden Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Sayuti Asyathri mengaku merasakan begitu kuat upaya pelestarian politik oligarki di tanah air oleh segelintir partai politik besar dan penyelenggara Pemilu. Sayuti beralasan, partainya yang memenuhi semua persyaratan menjadi peserta Pemilu 2014 justru dicoret Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Makanya dalam sidang ajudikasi yang ketiga ini, kita membawa semua berkas bukti-bukti kepengurusan. Kita berusaha mencari semacam alat bukti yang bisa memerkuat posisi kita (PDK)," kata Sayuti di sela-sela sidang sengketa Pemilu yang digelar Bawaslu di Jakarta, Jumat (25/1).
Kepada Majelis Sidang Bawaslu, PDK menyodorkan bukti kepengurusan partai bentukan Ryaas Rasyid itu di setiap daerah beserta nama-nama anggotanya yang ikut dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PDK beberapa waktu lalu. "Dari hasil kerja kami membentuk kepengurusan di 33 provinsi dan tingkat kabupaten kota serta membentuk kepengurusan di 3.776 di seluruh Indonesia, semua menjadi dokumen yang kita serahkan ke KPU. Dan itu kita tunjukkan kepada Majelis Sidang Bawaslu," ujarnya.
Karenanya bekas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengharapkan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu juga dapat berlaku adil dalam menegakkan konstitusi.
Disinggung tentang gagalnya PDK dalam verifikasi faktual karena sekretariat PDK Provinsi Bali berada di luar ibukota provinsi, Sayuti menilainya sebagai hal janggal. Sebab banyak partai lain juga melakukan hal yang sama namun tetap diloloskan.
"Kalau seperti ini, berarti kita diperlakukan tidak adil. Makanya saya merasa ada praktek oligarki di negeri ini. Sekalian saja dirikan satu partai seperti komunis," tegasnya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kampanye Parpol Pakai Jasa EO Rawan Gugatan
Redaktur : Tim Redaksi