"Masing-masing diperkirakan mendapat Rp 625 juta. Jumlah itu masih kecil, karena idealnya setiap desa membutuhkan Rp 5 miliaran," ungkap Sudirman Saad, Dirjen KP3K di Jakarta.
Program PDPT menjadi sangat krusial mengingat kawasan pesisir seluruh Indonesia sangat rentan dengan bencana mulai dari tsunami sampai abrasi atau rob. Belum lagi kehidupan masyarakat pesisir yang identik dengan kehidupan yang miskin dan terbelakang. Tentunya hal itu mengharuskan pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap nasib masyarakat pesisir. Lahirnya program PDPT yang cukup mengena ke masyarakat langsung berbeda dengan program pemerintah sebelumnya.
Meski banyak kemiripan, namun PDPT memberikan kepada kelompok masyarakat untuk mengusulkan kebutuhan dengan skala prioritas di desanya. Profil desa penerima dana PDPT terdiri dari tiga desa dalam satu hamparan, dengan tingkat kerusakan, dan rawan bencana yang tinggi. Desa mengajukan ke Dinas Perikanan setempat lalu mengajukan ke KKP.
"Kalau program yang terdahulu, Pemda yang proaktif. Kalau PDPT itu dari masyarakat, dan oleh masyarakat. Dalam menjalankan program satu desa didampingi satu penyuluh yang sudah kami didik sebelumnya," jelas Sudirman.
Hingga saat ini, total kemajuan pelaksanaan kegiatan PDPT telah mencapai 85 persen. Pelaksanaan tersebut meliputi Bina lingkungan dan infrastruktur seperti rehab jalan dan jembatan, memperbaiki fasilitas MCK, dan penyediaan air bersih. Selain itu, ada juga bina sumberdaya yang meliputi penanaman dan pengelolaan mangrove atau vegetasi pantai, dan terumbu karang buatan. Kegiatan lain bina siaga bencana dan perubahan iklim yang mencakup kegiatan edukasi evakuasi tsunami, pembuatan talud, dan drainase.
Setiap desa memang berbeda-beda seperti Desa Mandalok, Pontianak, Kalimantan Barat misalnya, yang menerima Rp 408 juta dengan 11 kegiatan meliputi membuat saung pertemuan (balai desa), jalan beton (yang menghubungkan satu desa ke desa lain) yang selama ini harus melewati rawa-rawa.
Lalu pengadaan air bersih, papan informasi, dan pengadaan lampu di pantai sejenis mercusuar, tapi skala kecil. "Dengan masuknya program PDPT, masyarakat kami cukup terbantu dalam banyak hal. Masyarakat desa semua bergotong royong bekerja sama tanpa mengharapkan imbalan," kata Herman, Ketua KMP Wahana Bahari, penerima bantuan PDPT dari Desa Mandalok.
Setelah menuntaskan semua program, Herman berharap desanya kembali mendapat bantuan PDPT berikutnya untuk membeli alat tangkap. "Kendala yang masih belum tuntas di desa kami ini, permodalan untuk membeli alat tangkap, dan membangun galangan kapal," tambahnya. Dia mengatakan, Desa Mandalok penduduknya mayoritas nelayan dengan hasil tangkapan dominan bawal, kakap merah, yang diekspor ke Kucing, Malaysia.
"Jenis ikan seperti itu tinggi di daerah kami, per bulan bisa ekspor 5 ton. Padahal alat tangkap sangat tradisional," akunya.
Senada terlontar dari Kepala Desa Mandalok Ilham M. Amin. Perkembangan desa yang dipimpinnya cukup baik setelah hadirnya program PDPT. "Banyak perubahan, yang tadinya harus lewati lumpur, sekarang tidak lagi. Bahkan, sudah ada jalan yang bisa dilalui kendaraan. Ini semua program PDPT yang anggarannya dari pemerintah, tapi yang kerja masyarakat desa secara gotong royon," aku Ilham. (nel)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kepala Daerah Kolot Ancam Integrasi
Redaktur : Tim Redaksi