KENDARI - Citra buruk atas perilaku tak sesuai kode etik dan standar pengabdian medis memang bukan cerita baru di lingkungan rumah sakit "plat merah". Persepsi buruk itu juga hingga kini terus terkesan di RSU Bahteramas Sultra. Selain melum maksimalnya sarana prasarana pendukung rumah sakit yang sempat diklaim bertaraf internasional itu, indikasi adanya diskriminasi pelayanan juga kembali diindikasikan terjadi, terutama bagi pasien pemegang kartu Jamkesmas.
Anggota Komisi IV DPRD Sultra, La Ode Muhammad Izat Manarfa pun tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya atas kondisi itu. Ia mengatakan, rentetan masalah yang bermunculan itu seharusnya memacu manajemen RSU Bahteramas dan rumah sakit milik pemerintah lainnya untuk terus berbenah. Wakil rakyat yang juga seorang dokter itu mengaku masih bisa mentolerir alasan, pelayanan belum optimal karena masih terus membenahi infrastruktur dan baru ebroperasi. Tetapi jika yang juga menjadi masalah karena perilaku dokter dan paramedis lainnya yang tidak bisa menjaga sikap pada pasiennya, maka itu di luar kewajaran.
"Sebab pelayanan yang seharusnya harus menjadi prioritas, bukan profit. Perlakukan diskriminasi sepatutnya tak boleh terjadi apalagi dilakukan tenaga medis. Tugas utama seorang dokter adalah untuk pengbdian pada masyarakat tanpa melihat status sosial pasien. Bila ada yang dokter yang diskriminatif, itu telah melanggar kode etik. seharusnya Ikatan Dokter Indonesia memberikan pelajaran, bukan sekadar membela karena seprofesi," kritik senator Partai Bulan Bintang.
Izat Manarfa mendesak agar pihak pengelola rumah sakit tidak segan memecat tenaga medis yang berlaku diskriminatif, siapapun itu. Sebab fungsi rumah sakit adalah memberi pelayanan bagi setiap pasien tanpa terkecuali, terlebih fasilitas Pemprov itu merupakan milik masyarakat Sultra. "Seharusnya, pengelola lebih fokus pada pelayanan agar bisa menutupi minimnya fasilitas RS, bukan menambah daftar panjang presepsi negatif di masyarakat," saran mantan Kadis Kesehatan Sultra tersebut.
Ia menyebut, kinerja manajemen RSU Bahteramas memang terus menjadi fokus pantuan komisi IV DPRD Sultra sebagai mitra kerja. Pihaknya telah berencana melakukan kunjungan langsung ke lokasi untuk mengetahui secara detail permasalahan sesungguhnya. Baik itu berhubungan dengan keluhan pasien maupun manajemen RS. "Namun terlebih dahulu, komisi IV akan memanggil pihak pengelola rumah sakit maupun oknum dokter tersebut untuk meminta penjelasan terkait masalah ini. Kami (DPRD) tetap mendukung langkah pembenahan bahkan bila diperlukan, siap membantu penambahan anggaran," tandas ketua majelis pertimbangan wilayah PBB ini. (m3/awa/jpnn)
Anggota Komisi IV DPRD Sultra, La Ode Muhammad Izat Manarfa pun tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya atas kondisi itu. Ia mengatakan, rentetan masalah yang bermunculan itu seharusnya memacu manajemen RSU Bahteramas dan rumah sakit milik pemerintah lainnya untuk terus berbenah. Wakil rakyat yang juga seorang dokter itu mengaku masih bisa mentolerir alasan, pelayanan belum optimal karena masih terus membenahi infrastruktur dan baru ebroperasi. Tetapi jika yang juga menjadi masalah karena perilaku dokter dan paramedis lainnya yang tidak bisa menjaga sikap pada pasiennya, maka itu di luar kewajaran.
"Sebab pelayanan yang seharusnya harus menjadi prioritas, bukan profit. Perlakukan diskriminasi sepatutnya tak boleh terjadi apalagi dilakukan tenaga medis. Tugas utama seorang dokter adalah untuk pengbdian pada masyarakat tanpa melihat status sosial pasien. Bila ada yang dokter yang diskriminatif, itu telah melanggar kode etik. seharusnya Ikatan Dokter Indonesia memberikan pelajaran, bukan sekadar membela karena seprofesi," kritik senator Partai Bulan Bintang.
Izat Manarfa mendesak agar pihak pengelola rumah sakit tidak segan memecat tenaga medis yang berlaku diskriminatif, siapapun itu. Sebab fungsi rumah sakit adalah memberi pelayanan bagi setiap pasien tanpa terkecuali, terlebih fasilitas Pemprov itu merupakan milik masyarakat Sultra. "Seharusnya, pengelola lebih fokus pada pelayanan agar bisa menutupi minimnya fasilitas RS, bukan menambah daftar panjang presepsi negatif di masyarakat," saran mantan Kadis Kesehatan Sultra tersebut.
Ia menyebut, kinerja manajemen RSU Bahteramas memang terus menjadi fokus pantuan komisi IV DPRD Sultra sebagai mitra kerja. Pihaknya telah berencana melakukan kunjungan langsung ke lokasi untuk mengetahui secara detail permasalahan sesungguhnya. Baik itu berhubungan dengan keluhan pasien maupun manajemen RS. "Namun terlebih dahulu, komisi IV akan memanggil pihak pengelola rumah sakit maupun oknum dokter tersebut untuk meminta penjelasan terkait masalah ini. Kami (DPRD) tetap mendukung langkah pembenahan bahkan bila diperlukan, siap membantu penambahan anggaran," tandas ketua majelis pertimbangan wilayah PBB ini. (m3/awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Harga Karet Turun, Petani Pasrah
Redaktur : Tim Redaksi