Partai Buruh di Australia mengatakan setiap pegawai asing yang bekerja di 7-Eleven yang melanggar aturan visa bekerja harus diberikan amnesti atau ampunan, karena telah melanggar aturan visa pelajar.


Dugaan adanya eksploitasi terhadap pekerja asing 7-Eleven di Australia
Sebelumnya, program ABC Four Corners menemukan adanya eksploitasi kepada pekerja 7-Eleven di Australia.

BACA JUGA: Pemogokan Kereta di Melbourne Berlangsung Kamis dan Jumat

Eksploitasi bahkan dilaporkan telah meluas di beberapa outlet warung serba ada nirlaba tersebut dan telah disamakan perbudakan modern. 

Sebagian besar pekerja 7-Eleven adalah mahasiswa internasional di Australia dengan kondisi visa tertentu. Mahasiswa asing diberikan izin untuk pekerja, hanya waktunya dibatasi, yakni 20 jam per minggu. 

BACA JUGA: 2025 Diperkirakan 32 Ribu Warga Aborijin akan Alami Kebutaan

Banyak mahasiswa asing yang bekerja untuk 7-Eleven yang dipaksa bekerja lebih lama dari aturan yang ada, sehingga mereka beresiko dideportasi. 

Deborah O'Neill, seorang senator dari Partai Buruh telah menyerukan pemerintah untuk memberikan amnesti bagi para pelajar asing yang bekerja di luar aturan.

BACA JUGA: Queensland Didesak Legalkan Komersialisasi Telur Buaya Liar

"Ya, jelas hal ini perlu ditindaklanjuti, tidak dapat dibiarkan terus," katanya. "Saya menyerukan kepada pemerintah untuk benar-benar memberikan amnesti bagi pelajar asing yang bekerja di 7-Eleve. [Mereka] telah terjebak dalam penipuan upah."

Manajemen 7-Eleven menyalahkan para outlet pemegang lisensi soal eksploitasi pegawai. Kantor pusat 7-Eleven telah meminta untuk adanya penyelidikan independen soal ini.

Partai Buruh juga ingin agar para direksi 7-Eleven dipanggil oleh senat federal untuk menjelaskan dugaan penipuan. 

"Setiap warga Australia yang pernah membeli sesuatu di 7-Eleven merasa tidak nyaman karena telah berbelanja di tempat di mana pekerjanya diperlakukan sebagai warga negara kelas dua dan diperbudak oleh mereka yang mengeksploitasi mereka," kata Senator O'Neill.

Sementara itu serikat buruh yang membawai para pekerja di toko-toko, Shop, Distributive and Allied Employees Association atau SDA, telah dituduh tidak cukup melindungi pekerja 7-Eleven.

Tapi sekretaris nasional SDA, Gerard Dwyer, mengatakan serikatnya telah mencoba untuk berkomunikasi dengan para pekerja selama bertahun-tahun dengan tanpa hasil.

"Seluruh masalah soal visa, atau penyalahgunaan sistem visa, memberi arti bahwa karyawan 7-Eleven telah bekerja dengan diam," katanya. 

Kini, SDA telah menyediakan hotline dan situs untuk membantu pekerja 7-Eleven menyampaikan keluhan mereka.

"Saya memuji karyawan yang telah berani bicara dan apa yang kami coba lakukan untuk menanggapi masalah ini adalah menyediakan jalur akses bagi karyawan di luar tempat kerja mereka," kata Dwyer.

Bagi para pekerja asing di 7-Eleven Australia yang merasa dirugikan, baik soal waktu kerja dan upah dapat menghubungi hotline 131.

Sementara situs khusus akan mulai beroperasi segera. Dalam situs tersebut para pekerja asing 7-Eleven bisa menceritakan masalah mereka dengan identitas yang dirahasiakan.

Setelah masalah ini terkuak, kantor pusat 7-Eleven menyatakan bersedia untuk membayar setiap pemegang lisensi yang ingin menjual tokonya.

BACA ARTIKEL LAINNYA... Makin Banyak Mahasiswa Australia Belajar di Indonesia pada 2016

Berita Terkait