Persoalannya, ternyata pegawai BKN yang diserahi data kepegawaian itu tak semuanya paham komputer. "Kualitas SDM pranata komputer dan pegawai yang menangani data kepegawaian perlu terus ditingkatkan. Sebab, banyak yang belum paham dengan program komputer padahal datanya tinggal dimasukkan saja,” kata Yulina di Jakarta, Senin (12/11).
Ditambahkannya, BKN terus melakukan berbagai upaya untuk menyatukan (rekonsiliasi) database PNS. Hingga saat ini, sebutnya, rekonsiliasi database PNS telah mencapai 88 persen dan akan terus ditingkatkan.
Yulina mengatakan, rekonsiliasi database PNS memang membutuhkan kerja keras dan sinergi berbagai pihak terkait. Dia meminta Kantor Regional (Kanreg) BKN berperan penting dalan proses rekonsiliasi data.
“Dalam konteks inilah, Kanreg merupakan ujung tombak BKN agar tersedia data kepegawaian yang akurat dan terpercaya,” ucap Yulina.
Lantas masalah apa saja yang dihadapi dalam rekonsiliasi database PNS? Yulina menyebut antara lain kesalahan entry NIP pada data instansi, data instansi kerja dan instansi induk yang belum di-update, serta belum lengkapnya instansi pemerintah mengirim jumlah seluruhnya data PNS ke BKN untuk direkonsiliasi.(Esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dibantah, Pesangon Miliaran untuk PNS yang Pensiun Dini
Redaktur : Tim Redaksi