jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Maarif Institute Endang Tirtana menyoroti kebijakan pemberian honor bagi pejabat daerah dalam menangani pandemi COVID-19.
Dia menilai anggaran seharusnya difokuskan untuk vaksinasi dan jaring pengaman sosial bagi warga.
BACA JUGA: Ada Pertanyaan Penting dari Edwar Untuk Menkeu Sri Mulyani
"Pejabat harus melayani rakyat, itu adalah kewajiban. Mereka digaji rakyat."
"Janganlah membuat kebijakan yang melukai rasa keadilan rakyat pada masa-masa sulit ini."
BACA JUGA: Keren ya Mobil Dinas Baru Ketua DPRD ini, Sebegini Harganya
"Mengambil upah dari kewajiban melayaninya bukan akhlak yang baik," ujar Endang di Jakarta, Jumat (27/8).
Dia juga mengingatkan pemerintah agar tidak lengah dan mengendurkan protokol kesehatan, melihat melandainya kasus COVID-19 beberapa hari terakhir.
BACA JUGA: KM Tidar Jadi Tempat Isoter, Panglima TNI Lontarkan Pujian
Menurutnya, protokol kesehatan penting secara ketat tetap dilaksanakan, karena COVID-19 masih mengintai.
"Vaksin harus menjadi prioritas, untuk itu anggaran harus dioptimalkan untuk vaksin, sehingga mempercepat kekebalan kelompok di seluruh daerah. Masyarakat jangan abai juga karena sudah landai," ucapnya.
Kasus positif COVID-19 di Indonesia perlahan mengalami penurunan.
Penurunan kasus seiring dengan gencarnya pemerintah melakukan vaksinasi dan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Menurut Endang Tirtana, pemerintah pusat dan daerah harus tetap bersinergi untuk terus menekan penularan virus tersebut.
Selain itu, masyarakat harus mengikuti aturan yang diterapkan pemerintah.
Dia juga meminta penerapan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk menggunakan transportasi publik dan masuk ruang umum terus digencarkan.
Jangan sampai abai sesaat kembali membuat kasus COVID-19 melonjak.
"Kesadaran kita semua akan menjadi kebangkitan ekonomi Indonesia. Kunci Indonesia bangkit adalah persatuan," kata Endang.(Antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang