jpnn.com - JAKARA - Pengamat pemerintahan daerah Hasanuddin M Kholil menyatakan, alasan mengembalikan pilkada oleh DPRD karena pilkada langsung menyuburkan korupsi, tidak lah tepat.
Mantan Ketua BEM UGM itu menilai, korupsi tidak ada hubungannya dengan pilkada langsung.
BACA JUGA: Siapa Berani Turunkan Ahok, GIB Siap Membela
"Korupsi ya korupsi. Itu sangat terkait dengan mentalitas korup, bukan cara dia dipilih," ulas Hasanuddin, kemarin (12/9).
Dikatakan, pejabat-pejabat yang ditunjuk langsung pun banyak yang korup. Dia menyebut contoh Jaksa Urip, mantan Ketua BPK Hadi Purnomo, dan masih banyak lagi yang lain.
BACA JUGA: Kewenangan Izin Pertambangan Diambil Alih Gubernur
"Belum lagi korupsi yang terjadi di jajaran kabinet, di birokrasi, di universitas, semua dari mereka itu tak ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat, tapi ditunjuk atau diangkat," cetus mantan aktivis 98 itu.
Dia tegaskan, pilkada melalui DPRD akan merusak sistem penyelenggaraan negara dan membuat pemerintahan daerah tidak efektif.
BACA JUGA: Bahaya, Ketum Dipecat lewat Rapat Harian
"Kalau pilkada dilakukan melalui DPRD maka kedudukan kepala daerah subordinat DPRD dan tidak ada check and balances. Dulu kepala daerah diangkat DPRD dan kepala daerah juga sewaktu-waktu bisa diminta pertanggungjawaban oleh DPRD, dan bila dianggap tidak memuaskan, bisa dijatuhkan sewaktu-waktu. Pemerintahan daerah jadi tidak efektif," pungkasnya.
Dikatakan, jika alasannya pilkada langsung biayanya yang mahal, maka solusinya bisa digelar pilkada serentak satu provinsi. Atau bahkan bisa serentak dengan Pilpres dan Pileg.
"Itu sangat menghemat APBN. Kita bisa berkaca pada pemilihan gubernur Lampung yang bersamaan dengan Pileg kemarin, dan berjalan lancar," pungkasnya. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Syarat Daftar CPNS Mudah tapi Persaingan Ketat
Redaktur : Tim Redaksi