jpnn.com, JAKARTA - Pembahasan Rancangan Perpres tentang Gaji dan Tunjangan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) masuk tahap harmonisasi.
Pemerintah berupaya mempercepat proses pembahasannya.
BACA JUGA: 51 Ribu Honorer K2 Menanti NIP PPPK, Apakah Tidak Tertarik jadi PNS?
"Rancangan Perpresnya masih diproses karena masih harus bergiliran dibahas. Semoga bisa cepat," kata Plt Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Teguh Wijinarko kepada JPNN.com, Kamis (7/5).
Dia menyebutkan, usai mendapatkan izin praksarsa tahapan selanjutnya adalah harmonisasi. Setelah hasmonisasi selesai rancangan Perpres dikembangkan ke Setneg.
BACA JUGA: Bisa Pulang, Mahasiswa Ucapkan Terima Kasih ke Garuda Indonesia
Selanjutnya diteken oleh masing-masing menteri. Bila sudah clear, baru diteken presiden dan resmi berlaku.
"Kalau dilihat dari tahapannya sih masih panjang. Namun, kami.akan berupaya secepatnya selesai. Insyaallah tahun ini Perpresnya sudah terbit," terangnya.
BACA JUGA: Perintah Pak Gubernur, THR Honorer Harus Cair Pekan Depan
Dia menyadari, dengan lambatnya penetapan Perpres tersebut, membuat 51 ribu honorer K2 yang lulus PPPK tahap pertama Februari 2019, berada dalam status tidak jelas.
Bahkan ada yang sudah meninggal tanpa bisa merasakan statusnya sebagai PPPK.
"Mohon maaf kepada seluruh PPPK. Kami sudah berusaha agar Perpres ini cepat diproses. Bahkan sebelum Corona menerjang bangsa ini. Namun, agenda ini berubah karena pandemi COVID-19," terangnya
Teguh menegaskan, sikap pemerintah untuk menyelesaikan Pepresnya sudah jelas.
Perpres Gaji dan Tunjangan harus terbit untuk melengkapi Pepres tentang Jabatan yang Dapat Diisi PPPK.
"Pasti terbit karena Perpres yang satunya kan sudah terbit 11 Maret 2020. Cuma karena pandemi semua agenda bergeser. Sekarang masih berproses. Kami berupaya secepatnya selesai," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno sudah mengeluarkan surat persetujuan izin prakarsa penyusunan Rancangan Perpres tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.
Dalam surat bernomor B-290/M.Setneg/D-1/HK.03.00/04/2020 tertanggal 7 April 2020, yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo, Mensesneg Pratikno menyatakan, persetujuan rencana penyusunan rancangan Perpres tersebut.
Dalam penyusunan rancangan Perpres tersebut, Mensesneg meminta agar dilakukan secara terkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang bidang tugasnya terkait dengan substansi yang akan diatur dalam rancangan Perpres tersebut.
Di samping itu selalu berpedoman pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 serta Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad