jpnn.com - JAKARTA - Pakar Keamanan Cyber Pratama Persadha mengatakan para pejabat yang mempunyai kewenangan strategis masih menjadi favorit target penyadapan. Tujuannya, untuk mendapatkan informasi yang strategis pula.
“Penyadapan terhadap pejabat ini semakin maju, tidak lagi hanya menyadap telepon saja. Dari mana saja informasi itu datang, maka di sana usaha penyadapan bisa terjadi termasuk dari internet,” katanya, Minggu (6/9).
BACA JUGA: Desak MenPAN-RB, Komisi II Bakal Kirim Petisi Pada Jokowi
Seperti diketahui, publik tanah air digegerkan dengan beredarnya transkrip rekaman Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II Richard Joost Lino, terkait penggeledahan kantornya oleh Bareskrim Polri. Namun, belum ada penjelasan lebih lanjut apakah itu benar suara Lino.
"Dan juga masih menjadi perdebatan apakah rekaman tersebut hasil sadapan atau ada orang yang sengaja merekam," kata Pratama.
BACA JUGA: Puluhan Ribu Orang di Sumsel dan Riau Terserang ISPA
Menurut Pratama, hal ini mengingatkan pada banyaknya berita penyadapan terhadap para penjabat tanah air. Yang sempat sangat ramai adalah Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono yang menjadi target penyadapan Australia.
Mantan Ketua Tim Information Technology Kepresidenan ini menjelaskan bahwa penyadapan lewat internet banyak dilakukan karena lebih mudah dengan risiko yang tidak besar. Informasi yang dimiliki para pejabat tersebut bisa diambil lewat email, instant messaging, cloud dan berbagai aplikasi popular lainnya.
BACA JUGA: Menlu Retno Desak Identifikasi Korban Kecelakaan Kapal di Malaysia Dipercepat
“Pejabat kita cukup banyak yang melek teknologi. Namun kesadaran akan keamananya cybernya masih kurang. Banyak yang memakai email dan aplikasi instant messaging gratisan sebagai saluran informasi, menurut saya ini berbahaya,” katanya.
Pratama berharap pemerintah sekarang mulai memikirkan cara yang efektif untuk menjaga keamanan informasi yang dimiliki para pejabat penting di tanah air. Hal ini penting, apalagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sedang menggarap e-Government.
“e-Government akan sukses bila pemerintah bisa memastikan keamanan infrastruktur dan para pemakainya. Akan berbahaya bila nanti semua informasi penting dan rahasia secara terus-menerus diambil dengan mudah oleh asing,” jelas Pratama.
Menurut pria asli Cepu ini, pemerintah perlu memulai kerja sama dengan kampus. Mengembangkan produk komunikasi dan informasi yang aman asli buatan dalam negeri. Banyak hasil riset dan penelitian mahasiswa maupun dosen yang bisa dikembangkan.
Mengamankan para pejabat tanah air dari penyadapan asing bisa dimulai dari mengembangkan riset mahasiswa maupun dosen. "Apapun bentuknya, menggunakan produk buatan lokal yang bisa dikontrol dan langsung cek jauh lebih aman ketimban memakai produk asing, apalagi yang gratis, karena no free lunch,” paparnya.
Pratama menegaskan bahwa beberapa negara maju menerapkan aturan tak tertulis bahwa teknologi yang mereka ekspor haruslah bisa mereka buka dari manapun. "Artinya meski kita telah membeli secara resmi, tak menutup kemungkinan negara asal produk tersebut bisa menyadap bahkan mengganggu proses komunikasi," pungkas Pratama. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Komitmen Jokowi Terhadap Pemberantasan Korupsi Layak Digugat
Redaktur : Tim Redaksi