Pejabat Pemprov NTB Terindikasi Berpolitik Praktis, Bawaslu Diminta Turun

Kamis, 11 Mei 2023 – 13:56 WIB
Ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat. Foto: PDIP NTB for JPNN.com

jpnn.com, MATARAM - Pidato pejabat eselon II Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, Akhsanul Khalik saat menghadiri acara halal bihalal Himpunan Masyarakat Lombok (Himlo) menuai berbagai komentar.

Acara yang berlangsung di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Minggu (7/5) itu dianggap berpotensi membuat orang Sasak tersinggung. 

BACA JUGA: PKS Jadi Parpol Pertama yang Mendaftar ke KPU NTB

Selain itu, pernyataan Khalik itu diindikasikan ikut terlibat politik praktis dalam mensponsori seseorang.

Ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat mendesak badan pengawas pemilu (Bawaslu) turun tangan serta meminta Gubernur NTB Zulkieflimansyah memberi tindakan tegas kepada bawahannya.

BACA JUGA: PDIP NTB Perintahkan Kader Solid Memenangkan Ganjar Pranowo

Hal itu dilakukan Rachmat menyusul beredarnya potongan video pidato di berbagai group WhatsApp. 

”Gubernur harus mengambil tindakan tegas terhadap jajarannya yang sudah terang-terangan terlibat politik praktis," kata Rachmat kepada media, Rabu (10/5).

BACA JUGA: Memanaskan Mesin, PDIP Pasang Target Tinggi di NTB

Dalam potongan video tersebut, Khalik mengatakan: Saya berharap muncul orang-orang Sasak yang hebat untuk memimpin NTB ini. AkanTetapi, dia harus paham betul tentang ke-sasakannya dan tentang ke-NTB-annya. Tetapi kalau belum ada, ya biarkan Bang Zul dulu nanti kan periode kedua.

Menurut anggota DPR itu, apa yang disampaikan secara terbuka merupakan tindakan politik praktis yang dilakukan pejabat eselon II.

Rachmat mengaku sudah menghubungi Sekretaris Daerah NTB Lalu Gita Ariadi agar ada tindakan tegas terhadap seluruh ASN lingkup Pemprov NTB yang terlibat politik praktis. 

"Sekda mengaku bahwa kewenangan penindakan ada pada Gubernur sebagai pejabat pembina kepegawaian," ujar Rachmat.

Selain itu, Rachmat mengaku bahwa pihaknya juga telah menghubungi gubernur Zul melalui sambungan telepon. 

"Zul mengaku akan memanggil pejabat yang bersangkutan," jelas Rachmat.

Menurut dia, selain politik praktis, apa yang disampaikan oknum pejabat tersebut juga berpotensi memecah belah. 

Mengingat, pernyataan itu sangat mudah ditafsirkan oleh khalayak bahwa sesungguhnya saat tidak ada tokoh Sasak yang pantas menjadi gubernur memimpin NTB.

”Sebagai pejabat eselon II, dia telah memberikan pembelajaran yang tidak baik," tegas Rachmat. 

Dikonfirmasi terpisah, Akhsanul Khalik memberikan klarifikasi soal potongan pidatonya yang diduga bernuansa politik praktis. 

"Saya tidak bisa memahami sesuatu dari potongan video yang ada dan beredar di media sosial," kata Akhsanul, Rabu Sore. 

Pria yang karib disapa Doktor Aka itu menjelaskan awalan dalam sambutannya pada halalbihalal Himalo itu. 

"Di sana ada situasi kebatinan. Yang ada di lokasi akan paham. Sebab, ada prolog dari Miq Tjuk Sudarmadji," jelas Aka.

Menurut dia, ada pemaparan tentang orang Sasak saling menghilangkan sikap dan sifat saling menjatuhkan satu sama lain.

Dalam prolog dengan Miq Tjuk, Sasak suka sekali jurakan (panjang pinang, red). Orang Lombok punya tanah, tetapi dikuasai orang lain. 

Miq Tjuk menyebut hal itu menjadi catatan bersama untuk melakukan pembenahan pada masa depan.

"Nah, ini bagian yang kemudian menjadi salah satu hal yang saya kupas dalam sambutan," pungkasnya. (mcr38/jpnn) 


Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Edi Suryansyah

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler