"Nanti kami akan ke Bima, data-datanya sudah lengkap karena Komnas HAM telah membantu," ujarnya Jumat.
Nantinya tambah Yani, pihaknya akan turun untuk mengumpulkan fakta lapangan terkait sengketa operasional perusahaan pertambangan yang di protes warga itu.
Sementara itu di gerbang DPR sekelompok warga Bima kini telah membangun posko aksi solidaritas. Mereka berbaur dengan kelompok petani asal Pulau Padang, Riau, yang telah melakukan aksi protes sejak beberapa hari lalu. Aksi ini dilakukan agar pemerintah segera mencabut SK Nomor 188 Tahun 2010 yang dikeluarkan bupati Bima Ferry Zulkarnain mengenai operasional perusahaan tambang.
"Kita mendesak agar dicabut sesegera mungkin," ujar Musatin Jerry salah seorang koordinator aksi warga Bima dihadapan perwakilan Komisi III yang menemui mereka.
Musatin mengkhawatirkan, jika SK tersebut tidak segera dicabut dapat memicu aksi protes dan bentrok susulan di Bima.
Selain Ahmad Yani, hadir juga Martin Hutabarat yang menemui warga. Selain warga bima, mereka juga menemui kelompok warga Pulau Padang, yang melakukan aksi protes di lokasi itu.(zul/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Asrama Untuk TKI Masih Dikaji
Redaktur : Tim Redaksi