jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR yang membidangi keuangan dan perbankan, M Misbakhun mengkritik usulan tentang Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) tahun 2016 yang mencapai Rp 10,3 triliun. Angka itu mengalami kenaikan 20,21 persen dibandingkan ATBI 2015 yang dipatok di angka Rp 8,6 triliun.
Menurut Misbakhun, usul BI menaikkan ATBI menjadi Rp 10,3 triliun merupakan hal aneh. Pasalnya, ATBI harusnya berkurang karena pekerjaan BI semakin berkurang dengan keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
BACA JUGA: Perkuat Perusahaan, 3 Tokoh Ini Resmi Bergabung di Lippo Group
Politikus Partai Golkar itu mengatakan, separuh dari pekerjaan BI adalah pengawasan bank yang kini ditangani OJK. “Ini jelas mengherankan. Tugas BI berkurang karena peran pengawasan bank beralih ke OJK, tetapi kok ATBI tetap naik,” ujarnya melalui layanan pesan singkat, Rabu (16/12).
Pada rapat kerja Komisi XI DPR di Jakarta, Selasa (15/12), BI mengajukan ATBI Rp 10,3 triliun untuk 2016. Rinciannya antara lain untuk gaji dan penghasilan lainnya sebesar Rp 3,5 triliun.
BACA JUGA: Kementerian ESDM Tunjuk PGN Kelola Jargas di Tarakan
Selain itu ada usulan tentang alokasi anggaran manajemen sumber daya manusia yang mencapai Rp 3,4 triliun. Jumlah itu naik hingg 30,32 persen dibandingkan alokasi dalam ATBI 2015. Penyebabnya adalah penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 24 Revisi 2013 yang mengakibatkan beban yang dicadangkan BI meningkat Rp 667 miliar.
Dalam ATBI 2016 juga ada usulan tentang anggaran logistik sebesar Rp 986 miliar atau naik 18,86 dibandingkan 2015. Penyebab kenaikannya adalah pembelian perangkat dan jasa sistem informasi untuk layanan sistem pembayaran BI, serta untuk langganan dan pembayaran listrik, air dan lainnya.
BACA JUGA: Yang Mau Mudik Natalan dan Tahun Baru via Kereta Api, Baca Ini
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, M Misbakhun. Foto: dokumen JPNN.Com
Sedangkan anggaran penyelenggaraan operasional kegiatan pendukung BI dipatok Rp 680 miliar atau naik 28,89 dibandingkan dalam ATBI 2015. Penyebab kenaikan itu adalah meningkatnya anggaran untuk pos manajemen organisasi sebesar Rp 102 miliar.
Selain itu, ada pula anggaran untuk pembayaran pajak yang mencapai Rp 1 triliun. BI juga mengusulkan anggaran untuk program sosial antara lain pemberdayaan sektor riil dan UMKM sebesar Rp 181,7 miliar atau naik 12,51 persen, serta cadangan anggaran Rp 491 miliar atau naik 22,36 persen.
Sejauh ini, Komisi XI DPR belum memberi persetujuan atas ATBI 2016. Rencananya, ATBI itu akan diputuskan dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan BI pada malam nanti.
Hanya saja, Misbakhun menganggap ATBI 2016 itu tidak mencerminkan sebuah roadmap BI yang berkeinginan menjadi bank sentral yang diperhitungkan di kawasan regional. “Mestinya ATBI memberi gambaran tentang instrumen dan alat bagi BI. Dengan demikian ada gambaran yang jelas, utuh dan komprehensif tentang langkah-langkah BI sebagai institusi penjaga kebijakan makro prudensial,” ujarnya.(ara/JPG/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Walah, Bandara ini Ditutup Lagi
Redaktur : Tim Redaksi