Hari ini, sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat menggelar aksi unjuk rasa 'Indonesia Gelap' dengan melakukan aksi long march dari Taman Ismail Marzuki ke Istana Negara Jakarta.

'Indonesia Gelap' digunakan oleh mahasiswa dan elemen masyarakat untuk merespon kampanye 'Visi Indonesia Emas 2045' yang digadang pemerintah, setelah sejumlah kebijakan yang terbaru dinilai tidak berpihak pada rakyat.

BACA JUGA: Mensesneg Terima 9 Tuntutan BEM SI yang Satu Isinya Tolak Cewe-Cawe Jokowi

"Ini merupakan bentuk perlawanan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang semakin jauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat," bunyi pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil yang disampaikan oleh Anas Robbani dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia Kerakyatan.

Kebijakan yang disoroti Koalsi Masyarakat Sipil meliputi hak atas pendidikan, agraria, dan ekonomi.

BACA JUGA: Dunia Hari Ini: Presiden Prabowo Subianto Lantik 481 Kepala Daerah

Ada 13 poin tuntutan aksi massa Indonesia Gelap, antara lain evaluasi pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, evaluasi total program makan bergizi gratis (MBG), hapuskan multifungsi TNI, dan cabut program strategis nasional (PSN) bermasalah.

Di Yogyakarta, aksi turun ke jalan juga dilakoni ratusan mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama dengan elemen masyarakat lainnya.

BACA JUGA: Demo Mahasiswa di Patung Kuda, Spanduk Tolak Asas Dominus Litis Bertebaran

Setidaknya 500 mahasiswa UGM menggelar mimbar bebas dan aksi teatrikal di kawasan Malioboro, Yogyakarta pada Kamis (20/02).

Menurut Agil Atmaja dari Dewan Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM, penolakan utama mereka adalah pada efisiensi di bidang pendidikan dan kesehatan yang ada di bawah 13 poin tuntutan yang dirangkum BEM SI.

"Sebenarnya kalau mau diurutkan, keresahan kita mungkin ada lima ratus atau seribu lebih … jadi bersama dengan elemen masyarakat lainnya kami sepakat bahwa unjuk rasa ini ada dalam satu payung perlawanan: turunkan Prabowo-Gibran, bubarkan Kabinet Merah-Putih, dan bangun demokrasi kerakyatan," kata Agil kepada ABC.

Ia mengatakan kalau pun kebijakan efisiensi pemerintah tersebut direvisi, itu saja tidak cukup.

"Karena banyak isu-isu lain yang sampai saat ini masih terus berjalan, misalnya perampasan tanah adat di mana-mana, korupsi yang semakin jadi budaya … isu efisiensi ini hanya puncak dari semua itu yang memicu aksi ini."

Sadar kalau tuntutan mereka sulit untuk dipenuhi dalam satu kali aksi, Agil mengatakan forum masyarakat bersama dengan mahasiswa telah siap untuk terus melawan.

"Ada komitmen bersama bahwa kita akan tetap melawan … kami ingin menunjukkan bahwa rakyat itu besar dan sebenarnya bisa melakukan apa pun kalau pemerintahnya macam-macam."

Ia percaya sebagian besar masyarakat, bukan hanya mahasiswa, berbagi keresahan yang sama saat ini.

"Saya berharap elemen masyarakat lain bisa ikut turun ke jalan, jangan menganggap kalau mahasiswa udah aksi itu berarti mereka sudah terwakili, saya rasa lebih baik kita bareng-bareng turun, bareng-bareng mendesak … karena belum tentu juga mahasiswa menyampaikan keresahan yang dirasakan elemen masyarakat lainnya.Seruan dari mahasiswa Indonesia di luar negeri

Bukan hanya dari dalam negeri, pernyataan sikap juga diserukan oleh mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di luar negeri.

Forum Mahasiswa Indonesia Canberra di Australia, misalnya, bersolidaritas dengan aksi mahasiswa dan masyarakat yang berlangsung di Indonesia.

Dalam pernyataan sikap hari ini, Forum Mahasiswa Indonesia Canberra menggarisbawahi tagar Indonesia Gelap yang menurut mereka merupakan buah perhatian masyarakat atas apa yang terjadi di Indonesia akibat pemerintah yang inkompeten.

Forum Mahasiswa Indonesia di Canberra juga menyoroti Band Sukatani asal Purbalingga Jawa Tengah yang menarik lagu 'Bayar Bayar Bayar' dan meminta maaf kepada Kapolri dan institusi Kepolisian karena lagunya yang mengkritik polisi.

Diduga, Sukatani mendapat intimidasi dari polisi atas lagunya tersebut.

"Beredarnya video permintaan maaf dari Sukatani menunjukkan, gagalnya Negara dalam mengelola ekspresi kebebasan dalam karya yang menunjukkan keberpihakan pada kesulitan warga," tutur Forum Mahasiswa Indonesia Canberra.

Mereka menuntut agar pemerintahan Prabowo-Gibran menjawab secara resmi tuntutan aksi 'Indonesia Gelap', DPR menjalankan fungsi pengawasan dengan menjalankan hak interpelasi dan angket, dan TNI-Polri menunjukkan keberpihakan pada rakyat. 

Selain itu, Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Australia juga menyatakan keprihatinan akibat kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia, khususnya di bidang pendidikan, yang menjadi salah satu poin dalam aksi 'Indonesia Gelap'.

"Kami mendesak pemerintah agar hak-hak dosen dan tenaga pendidik, termasuk tunjangan kinerja, harus diberikan sebagaimana mestinya," kata PPI Australia.

PPI Australia juga meminta ketentuan izin pengelolaan tambang bagi perguruan tinggi dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) dicabut sepenuhnya demi menjaga independensi kampus.

"Keberlanjutan finansial perguruan tinggi tidak boleh mengorbankan independensi akademis," ujar mereka.

Selain PPI Australia, berdasarkan pantauan ABC, sejumlah PPI lain seperti PPI Jepang, PPI Malaysia, PPI Den Haag, PPI Inggris, dan PPI Jerman, juga menyatakan seruan serupa.#KaburAjaDulu

Di tengah kekhawatiran masa depan Indonesia, anak-anak muda juga sepertinya sedang banyak membahas cara mencari peluang kerja di luar negeri.

Tagar #kaburajadulu yang viral membuat beberapa menteri dan politisi mempertanyakan nasionalisme anak muda yang mencari peluang di luar negeri.

Menteri Tenaga Kerja, Yassierli, menggambarkan tagar tersebut sebagai tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk menyediakan peluang kerja yang lebih baik di dalam negeri.

"Tuntutan kami mencerminkan betapa gelapnya situasi sosial-ekonomi di Indonesia, dan betapa sulitnya kehidupan di Indonesia bagi anak muda", kata salah satu mahasiswa BEM SI Herianto kepada ABC.

Menurut Herianto, tagar 'Kabur Aja Dulu' yang ramai ini adalah respon anak muda yang merasa lebih baik untuk pergi keluar dari Indonesia, karena ini bukan tempat yang baik untuk berkembang saat ini.

BACA ARTIKEL LAINNYA... Demo Indonesia Gelap, Mahasiswa Teriak Omon-Omon ke Menteri Utusan Prabowo