jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan mendorong pemerintah mereorientasikan kebijakan industri hasil tembakau (IHT).
Sebab dalam beberapa dekade belakangan, kelompok antitembakau yang disokong pendanaan lembaga asing kerap menekan pemerintah menerbitkan regulasi-regulasi yang mengancam keberlangsungan IHT.
BACA JUGA: Tanggapi Kabar Penyuka Sesama Jenis, Suti Karno: Apa Perlu Saya Mengaku? Itu Pilihan Saya!
“Padahal, ada lebih dari enam juta orang yang menggantungkan hidupnya di industri ini,” ujar Henry dalam Webinar Universitas Jenderal Ahmad Yani belum lama ini.
Henry juga menyampaikan IHT terus terkontraksi dalam beberapa tahun terakhir.
BACA JUGA: Tingkatkan Aksesibilitas Finansial UMKM, Jamkrindo Salurkan KUR Rp 51,44 triliun
Mengutip data BPS, pada tahun lalu pertumbuhan PDB tercatat terkontraksi 1,32%, belum berhasil pulih dari kontraksi pada tahun sebelumnya sebesar 5,78%.
“Dalam 11 tahun terakhir, IHT telah mengalami kontraksi sebanyak empat kali. Regulasi yang berkeadilan menjadi kunci bagi IHT untuk tumbuh. Apalagi di masa pandemi, IHT butuh pulih ekstra,” sambungnya.
BACA JUGA: Waktu Terbaik Untuk Mencukur Bulu Kemaluan, Awas, Jangan Sampai Lewat, ya!
Regulasi yang berkeadilan juga menjadi hal penting mengingat IHT merupakan industri padat karya.
Kebijakan-kebijakan yang eksesif dan merugikan industri juga akan memberi dampak negatif bagi para pekerjanya.
Dia mencontohkan rencana revisi PP 109/2012 yang kembali didorong oleh kelompok antitembakau, yang mewajibkan mengubah kandungan rokok kretek.
Hal ini tentunya akan sangat merugikan, mengingat segmen kretek apalagi sigaret kretek tangan (SKT) memiliki serapan tenaga kerja yang tinggi.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) Agus Parmuji menuturkan kampanye negatif terhadap IHT yang dilakukan kelompok antitembakau, mendorong terbitnya sejumlah kebijakan-kebijakan pertembakauan yang eksesif dan merugikan.
Oleh karenanya, Agus berharap pemerintah bisa mengutamakan kedaulatan nasional, termasuk sektor IHT.
“Kami berharap pemerintah tetap berpendirian sehingga bisa membuat kebijakan yang melindungi pertanian tembakau," harap Agus.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada