jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Produsen Pestisida Indonesia (Apropi) menilai pelayanan Kementerian Pertanian (Kementan) di bidang pupuk dan sebagainya sudah transparan.
Hal ini disampaikan Ketua Umum Apropi Yanno Nunuhitu menanggapi maraknya pemberitaan perihal proses hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kementan.
BACA JUGA: Ini Manfaat Pelatihan Pupuk Organik Ala Santri Ganjar Kepada Mak-Mak di Bogor
Yanno mengatakan Apropi adalah sebuah paguyuban yang beranggotakan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pestisida pertanian dan pupuk.
"Seluruh bisnis pestisida dan pupuk di Indonesia diatur oleh Kementerian Pertanian RI, melalui Direktorat Pupuk dan Petisida, Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian.
BACA JUGA: Pupuk Indonesia Grup Teken Kontrak Jual Beli Gas dengan Beberapa Perusahaan Migas
"Izin edar pupuk dan pestisida diberikan oleh menteri pertanian setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Pestisida (Kompes) dan Pusat Perlindungan Varitas Tanaman dan Perijinan Pertanian ( PVTPP). Keduanya adalah badan di bawah Kementerian Pertanian," kata dia dalam siaran pers, Jumat (6/10).
Hingga saat ini, lanjut Yanno, para anggota Apropi merasa puas dengan seluruh pelayanan perizinan, pengawasan, dan pembinaan di bidang pupuk dan pestisida yang dilakukan oleh Kementan.
BACA JUGA: Kolaborasi dengan PI Grup, Pupuk Kaltim Tanam Ratusan Bibit Pohon
"Perijian pupuk dan pestisida, peredaran, pengawasan, dan pembinaannya telah berjalan sangat baik. Menurut hemat kami sangat kecil kemungkinan peluang untuk terjadi korupsi," kata dia.
Dia juga mengeklaim selama ini tidak ada keluhan yang berarti dari anggota Apropi perihal hubungan antara perusahaan – perusahaan anggotanya dengan Kementan. (tan/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bahas Distribusi Pupuk Subsidi, Herman Deru Gelar Business Matching Bersama Pihak Ini
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga