JAKARTA - Komisioner Komisi Nasional HAk Azasi Manusia (Komnas HAM), M Imdadun Rahmat menyatakan, Komnas HAM belum berencana menurunkan timnya ke Sumatera Utara terkait kasus tewasnya Kapolsek Dolok Panribuan, Simalungun oleh warga saat menjalankan tugas.
Imdadun menyangkal tidak turunnya Komnas HAM melakukan penyelidikan kasus ini sebagai bentuk diskriminasi. Melainkan karena Komnas HAM punya alasan tersendiri sesuai kewenangan yang dimiliki lembaga pelindung HAM itu.
"Siapun itu, polisi, tentara, yang dihilangkan nyawanya bukan di dalam perang, itu pelanggaran HAM. Kalau ditanya itu wilayah Komnas HAM? Kalau itu tidak diproses secara hukum yang adil dan objektif, baru Komnas HAM turun," tegas Imdadun menjawab JPNN.com, Jumat (29/3).
Pengurus Besar Nahdatul Ulama itu menjelaskan alasan lain Komnas HAM tidak menurunkan tim ke Sumut adalah, karena pelaku pengeroyokan yang menyebabkan gugurnya seorang Kapolsek adalah warga desa.
"Pelakunya warga desa, korbannya polisi. Jadi secara nalar proses hukum akan jalan. Tapi kalau sebaliknya, pelaku polisi dan korbannya warga, ada kemungkinan tidak jalan prosesnya," dalihnya.
"Taruhlah pelakunya militer, kepolisian, korbannya warga biasa, itu bisa diduga tidak dijalankan dengan benar prosenya. Ini bukan soal pemihakan, kalau korban tentara polisi, Komnas HAM tidak turun, bukan," tegasnya lagi.
Kapolsek Dolok Panribuan, Simalungun, Sumatera Utara, AKP Andar Siahaan, tewas akibat amuk massa saat akan menangkap pelaku terduga penjudi, Rabu (27/3) kemarin. Saat ini kasusnya sedang ditangani Polres Simalungun dan Polda Sumut dan sekitar 16 dari 103 orang yang diamankan, sudah ditetapkan tersangka.(fat/jpnn)
Imdadun menyangkal tidak turunnya Komnas HAM melakukan penyelidikan kasus ini sebagai bentuk diskriminasi. Melainkan karena Komnas HAM punya alasan tersendiri sesuai kewenangan yang dimiliki lembaga pelindung HAM itu.
"Siapun itu, polisi, tentara, yang dihilangkan nyawanya bukan di dalam perang, itu pelanggaran HAM. Kalau ditanya itu wilayah Komnas HAM? Kalau itu tidak diproses secara hukum yang adil dan objektif, baru Komnas HAM turun," tegas Imdadun menjawab JPNN.com, Jumat (29/3).
Pengurus Besar Nahdatul Ulama itu menjelaskan alasan lain Komnas HAM tidak menurunkan tim ke Sumut adalah, karena pelaku pengeroyokan yang menyebabkan gugurnya seorang Kapolsek adalah warga desa.
"Pelakunya warga desa, korbannya polisi. Jadi secara nalar proses hukum akan jalan. Tapi kalau sebaliknya, pelaku polisi dan korbannya warga, ada kemungkinan tidak jalan prosesnya," dalihnya.
"Taruhlah pelakunya militer, kepolisian, korbannya warga biasa, itu bisa diduga tidak dijalankan dengan benar prosenya. Ini bukan soal pemihakan, kalau korban tentara polisi, Komnas HAM tidak turun, bukan," tegasnya lagi.
Kapolsek Dolok Panribuan, Simalungun, Sumatera Utara, AKP Andar Siahaan, tewas akibat amuk massa saat akan menangkap pelaku terduga penjudi, Rabu (27/3) kemarin. Saat ini kasusnya sedang ditangani Polres Simalungun dan Polda Sumut dan sekitar 16 dari 103 orang yang diamankan, sudah ditetapkan tersangka.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Therapis Spa Asal China Dideportasi
Redaktur : Tim Redaksi