jpnn.com - JAMBI - Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Jambi Andika Wahyu mengatakan hingga Rabu (11/10) pukul 23.59 WIB, terdata 6.465 pelamar yang telah submit untuk memperebutkan 2.928 formasi PPPK di lingkup Pemerintah Kota Jambi.
Sebanyak 6.465 pelamar itu terbagi untuk tiga kategori, yakni tenaga teknis 3.319, tenaga guru 1.560, dan tenaga kesehatan 1.586.
BACA JUGA: Pelamar PPPK Guru 2023 di Daerah Ini Cuma 1 Orang, Empat Kabupaten di Bawah 19
Menurut dia, pendaftar terbanyak ialah pada formasi teknis.
Kebutuhan formasi PPPK Pemkot Jambi yang tersedia, yakni tenaga teknis 665, tenaga kesehatan 989, dan tenaga pendidikan 1.274.
BACA JUGA: Selama Perpanjangan Pendaftaran 2 Hari, Pendaftar PPPK di Daerah Ini Bertambah 341
"Pendaftaran sudah ditutup, Pemkot Jambi akan melakukan penjaringan berkas pelamar sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya di Jambi, Kamis (12/10).
Pihaknya mencatat bahwa pendaftar PPPK Pemkot Jambi 2023 juga diminati oleh warga luar kota dan Provinsi Jambi.
BACA JUGA: Jumlah Pendaftar CPNS 2023 & PPPK, yang TMS Banyak Banget, Ya Ampun
Peserta dari luar kota dan provinsi itu melamar untuk kategori umum.
Selain itu, untuk pelamar tenaga kesehatan dan guru juga banyak pendaftar dari rumah sakit maupun sekolah swasta.
Lebih lanjut dia menyebut pengumuman lolos pemberkasan akan dilakukan pada 15 Oktober-18 Oktober 2023, tergantung daerah masing-masing.
Saat ini, pihaknya masih melakukan verifikasi berkas.
Selanjutnya, berkas hasil verifikasi Panitia Seleksi ASN Daerah (Panselda) dikirim ke Panitia Seleksi ASN Nasional (Panselnas).
Kemudian disetujui oleh panselnas, setelah itu hasil verifikasi diumumkan.
Dia mengakui bahwa banyak calon PPPK yang tidak memenuhi kriteria dan syarat.
Dari hasil verifikasi yang sudah dilakukan, kata dia, banyak pelamar yang salah menulis format lamaran, seperti ditujukan kepada gubernur Jambi padahal seharusnya kepada wali kota Jambi.
"Banyak pelamar yang tujuannya ke gubernur jambi, Kementerian Kesehatan, dan ini tentunya berbeda, dan inilah banyak calon yang tidak memenuhi syarat," pungkasnya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi