Pelantikan Bupati Tapteng Diminta Ditunda

JAKARTA - Direktur Eksekutif Komunitas Anak Muda Demokrat Sejati (KAUM Demokrat Sejati), Herbert Sitorus, meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menunda pelantikan bupati terpilih Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Bonaran Situmeang, dan wakil bupati terpilih Syukran Tanjung, minggu depan"Kita minta ditunda dulu pelantikan Bonaran-Syukran, sampai tim independen bisa memberikan fakta-fakta investigasi terkait proses pemilukada di Tapanuli Tengah," kata Herbert dalam rilisnya kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (5/8).

Menurut Herbert, Pemilukada Tapanuli Tengah yang 'dimenangkan' oleh duet Bonaran Situmeang-Syukran Tanjung, menuai perlawanan melalui gugatan ke PTUN Medan, Mahkamah Konstitusi (MK) dan fatwa Mahkamah Agung (MA)

BACA JUGA: PAN Pilih Usung Hatta Sebagai Capres 2014

Dua penggugat masing-masing adalah pasangan calon bupati-wakil bupati Dina Riana Samosir-Hikmal Batubara dan duet bakal calon Albiner Sitompul-Steven Simanungkalit.

"Pasangan Albiner Sitompul-Steven Simanungkalit yang dicoret oleh KPUD Tapanuli Tengah, walau kemudian menempuh upaya hukum ke PTUN Medan, dan PTUN memenangkannya dengan putusan memerintahkan KPU Tapanuli Tengah untuk mengikutsertakan nama Albiner Sitompul-Steven Simanungkalit, namun keputusan itu tidak dilaksanakan oleh KPU," kata Herbert.

Pada kasus Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), menurut Herbert, yang menjadi esensi permasalahanya sangat serupa dengan kasus di JayapuraMalah menurutnya, ternyata MK tidak berani menegakkan rasa keadilan bagi calon yang dicoret KPU untuk memerintahkan pemilukada ulang

BACA JUGA: TK: Tak Mungkin Partai SRI Didanai Asing

Menurutnya, permasalahan yang terjadi di Pemilukada Tapanuli Tengah tidak terlepas dari kesalahan administrasi yang dilakukan KPUD Tapanuli Tengah dan ditimpali kinerja serta minimnya soliditas kader Partai Demokrat di DPRD Tapanuli Tengah.

"Mendagri harus secepatnya melakukan langkah untuk meneliti kesalahan administrasi, dengan cara membentuk tim yang independen untuk melakukan investigasi," ungkapnya.

Dikatakan Herbert, berdasarkan pengumpulan data/informasi yang kami lakukan di Pemilukada Tapanuli Tengah, diduga ada seorang oknum dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang sering berperan menjadi makelar atau menjadi jembatan dalam banyak Pemilukada, berupaya untuk menutup-nutupi terjadinya mal-administrasi tersebut.

"Kita minta SBY agar turun tangan dan menindak tegas oknum DPP Demokrat yang melakukan mal-adminisatrasi pada Pilkada TaptengHal ini harus dilakuakan Demokrat agar bisa dipercaya lagi oleh rakyat," pungkasnya

BACA JUGA: Kader Hanura Bela Marzuki Alie

(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kader Golkar Di-deadline Hingga 11 Agustus