jpnn.com - JAKARTA – DPR berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengungkap dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW), yang berdasar audit BPK merugikan keuangan negara Rp 191 miliar.
Rencana DPR itu mendapat dukungan sejumlah kalangan, termasuk pelapor kasus tersebut.
BACA JUGA: TEGAS! Orang Ini Minta Presiden Copot Menteri Susi
"Kami mengapresiasi niat DPR membentuk pansus Sumbe Waras," ujar Sugiyanto, salah satu pelapor kasus pembelian lahan RS Sumber Waras ke KPK, kemarin (19/4).
Sugiyanto juga mengatakan, kepedulian DPR sangat dibutuhkan. Sebab sulit rasanya untuk berharap pada DPRD DKI Jakarta yang saat ini tengah terbelit isu suap reklamasi.
BACA JUGA: SIMAK! Ini Masih Seputar Aturan Baru Pembayaran THR
"Kami akan mendukung dan siap memberikan bantuan dokumen dan keterangan apapun yang dibutuhkan pansus," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendorong panitia kerja (panja) penegakan hukum Komisi III DPR terus menyelidiki kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta.
BACA JUGA: SELEKSI CPNS 2016: Banyak Instansi Belum Usulkan Formasi
Jika perlu, sambung Fadli, panja yang ada saat ini bisa ditingkatkan dengan membentuk Pansus. Dengan begitu, selain Komisi III, komisi terkait lainnya juga bisa ikut menyelidiki ada atau tidaknya penyimpangan dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras ini.
"Kalau ada anggota DPR dari dua fraksi berbeda dan lebih dari 25 anggota menginginkan pansus, saya kira bisa saja dibentuk pansus," kata Fadli.
Namun, Fadli mengatakan, keinginan untuk membentuk pansus ini harus datang langsung dari anggota DPR. Pimpinan DPR hanya akan mendukung dan menyetujui pembentukan pansus itu apabila sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Dia memastikan, pansus bisa dibentuk meskipun pihak yang diselidiki adalah pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta. (wok/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fahri Hamzah Boleh jadi Kader PKS Lagi, Syaratnya...
Redaktur : Tim Redaksi