jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengkritisi peleburan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke dalam Kemendikbud.
Sebab, peleburan tidak mendukung perwujudan UU Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
BACA JUGA: Peleburan Kemendikbud dan Kemenristek Dinilai Kuatkan BRIN di Bawah Presiden
"Penggabungan Kemenristek ke Kemendikbud, sebetulnya langkah mundur yang tidak mendorong perwujudan UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi," ujar Mardani dalam pesan singkatnya kepada awak media, Senin (12/4).
Selain itu, kata Mardani, peleburan menunjukkan inkonsistensi kebijakan pemerintah terhadap riset.
BACA JUGA: Kemenristek dan Kemendikbud Digabung, Bambang Brodjonegoro Pasrah
Awalnya Kemenristek itu berada di bawah Kemendikbud. Belakangan Kemenristek dijadikan sebagai kementerian sendiri. Setelah itu dikembalikan lagi ke Kemendikbud.
"Ini seperti poco-poco, maju, mundur, maju, dan mundur. Ini dapat memengaruhi kinerja riset ke depan," ujar dia.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay menuntut penjelasan pemerintah atas rencana peleburan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Saleh ingin mengetahui anggaran riset, sehingga menuntut penjelasan dari rencana peleburan Kemenristek ke Kemendikbud. Dia tidak ingin anggaran riset mengecil setelah peleburan.
"Dikhawatirkan jika nanti digabungkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan malah justru anggarannya malah akan semakin kecil," ujar eks Ketua PP Pemuda Muhammadiyah tersebut. (ast/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan