jpnn.com, JAKARTA - Pelibatan anak-anak dalam gerakan separatis Papua adalah pelanggaran serius terhadap hak mereka. Hukum internasional sudah jelas melarang segala bentuk pelibatan anak-anak dalam konflik bersenjata.
"Itu kesepakatan internasional. Semua negara meratifikasi itu," kata Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait kepada wartawan, Rabu (11/12).
BACA JUGA: Para Tokoh Papua Sampaikan 10 Aspirasi ke Prabowo Subianto
Isu tentara anak di Papua kembali mengemuka awal Desember kemarin, saat masyarakat global mengritik peringatan hari ulang tahun OPM di Oxford Inggris yang seolah mengabaikan kondisi anak-anak yang jadi milisi di Papua.
Warganet ramai-ramai menyerang aksi peringatan di Inggris itu yang dimotori oleh pentolan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda.
BACA JUGA: Massa di Depan Istana Merdeka Minta Ketegasan Jokowi soal Kasus Papua
"Anak tidak pernah masuk dan terlibat dalam konflik. Sehingga mereka hanya jadi korban untuk dimanfaatkan oleh kelompok OPM tersebut," kata Arist lagi.
Pada kesempatan berbeda, pengamat keamanan dari Universitas Parahyangan (Unpar), I Nyoman Sudira, menilai pelibatan anak-anak dalam konflik adalah bentuk pelanggaran HAM. Meski begitu, dia mengaku yang dilakukan OPM itu bukan lah hal yang baru. "Banyak di beberapa tempat terjadi. Di Timur Tengah terjadi," ujarnya.
BACA JUGA: Empat Warga Australia yang Ikut Demo Papua Merdeka Bakal Dideportasi?
Nyoman merasa khawatir dengan pelibatan anak-anak dalam konflik Papua. Pasalnya, menurut dia, anak-anak sangat berbaha bila pegang senjata. "Persoalannya itu ini kalau senjata digunakan anak-anak kan nanti dipakai mainan. Bahaya untuk nyawa korban. Ini nanti main perang-perangan jadi masalah nanti," kata dia.
Pelibatan anak sebagai milisi di Papua, memang kerap tertutupi oleh kampanye kelompok pro kemerdekaan Papua yang selalu menitikberatkan kesalahan pada pemerintah Indonesia. Nyoman sendiri mengakui bahwa selama ini pemerintah Indonesia selalu disalahkan dalam penyelesaian masalah Papua.
"Apapun yang dilakukan selalu salah. Kalau pun misal pemerintah berenang pasti disalahkan, kok enggak berjalan di air, kan gitu," ujarnya.
Ia pun menyarankan agar pemerintah mengambil langkah baru untuk Papua, yang bukan lagi pendekatan keamanan. "Kita ganti ke kemanusiaan. Sapa tahu itu akan mengubah stigma di Papua. Tapi ya jangan disalahkan lagi kalau pemerintah sudah berupaya seperti itu," kata Nyoman.
Nyoman menyarankan kepada pemerintah untuk membangun sekolah berbasis kearifan di Papua. Dengan begitu, anak-anak tidak lagi menjadi korban konflik.
"Satu-satunya jalan kita ubah dulu sekarang. Papua harus kita bangun sekolah untuk kearifan papua. Buat lah sekolah yang menjadi kiblat anak-anak papua. Di sana dunianya anak-anak. Bukan di dunia konflik. Dunia mereka belajar," tandasnya. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil