JAKARTA --Pemadaman bergilir akibat kekurangan daya sudah bisa diatasi sesuai tenggat 30 Juni laluSaat ini PT PLN (Persero) berkonsentrasi untuk mengatasi masalah listrik padam akibat gangguan yang teknis seperti trafo terbakar atau kabel putus.
Direktur Utama PT PLN Dahlan Iskan menyatakan, PLN akan melakukan penyelesaian masalah teknis seperti program penggantian trafo sebanyak 5.000 unit hingga Oktober mendatang
BACA JUGA: Tuntaskan Divestasi Rp 235 Miliar
Dahlan mengatakan, dalam kurun waktu tersebut, kabel-kabel tua akan digantiBACA JUGA: Avrist Gandeng Muslimat NU
"Sifatnya teknis sekali," kata Dahlan Iskan usai rapat koordinasi terbatas membahas kelistrikan di Istana Wakil Presiden Jakarta, kemarin (1/7).Rapat yang dipimpin Wapres Boediono tersebut dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, dan Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto.Staf Ahli Menteri ESDM Luluk Sumiarso mengatakan, PLN telah memenuhi target mengatasi listrik byarpet hingga tenggat 30 Juni 2010
BACA JUGA: PT Intikeramik Alamasri Andalkan Jualan di Pasar Lokal
Kata Luluk, jika nanti masih ada listrik padam, itu karena masalah teknisMisalnya, karena pohon tumbang, kabel terbakar, atau pergantian trafo"Nanti pemadaman sudah tidak adaTapi kalau padam, itu bisa saja terjadiTapi semua gangguan itu bisa dimonitor dan dilakukan penanggulangan secara cepat," kata Luluk
Darwin Saleh Zahedy mengatakan, Indonesia saat ini masih mengalami beberapa masalah kelistrikanDi antaranya, gap antara permintaan listrik yang tumbuh 7,5-9 persen per tahunPadahal, peningkatan pasokannya hanya 3,5 - 4 persen setiap tahun.Menurut Darwin, pemerintah akan terus menambah kapasitas listrik hingga 3.000 megawatt per tahunPenambahan pembangkit listrik swasta juga terus diusahakan"Jadi kita akan terus tingkatkan kapasitas listriknya," katanya
Sementara itu, pengamat migas dari Reforminer Institute Priagung Rahmanto meminta agar pemerintah fokus mengatasi kekurangan pasokan gas yang dialami PLNSalah satunya dengan memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang ingin membangun infrastruktur gas"Kita masih punya beberapa cadangan gas yang belum kita kontrak, seperti blok Masel yang belum dieksplorasi maupun blok Tangguh yang sudah dieksplorasiItu bisa untuk PLN," ungkapnya.
Menurut Priagung, hanya dengan membangun jaringan pipa dan terminal gas terapung (floating storage receiving terminal/FSRT) kebutuhan gas domestik dapat terpenuhiTapi, diakuinya infrastruktur distribusi gas itu membutuhkan investasi yang mahal"Selama belum ada floating storage receiving terminal mustahil itu didistribusikan ke pasar domestik," cetusnya.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar pemerintah memasukkan program pembangunan terminal gas terapung ke dalam APBPN-P 2011Proyek tersebut harus menjadi prioritas utama jika ingin industri dalam negeri terjamin pasokan gas-nya"Itu juga harus masuk Undang-Undang APBN, atau minimal Perpres supaya terealisasiSeperti program 10.000 MW terealisasi karena ada Perpres-nya kan," kata dia.
Saat ini Pertamina dan Perusahaan Gas Negara (PGN) yang sudah bersedia membangun proyek terminal gas terapung yang akan sangat berguna untuk menampng gas dari ladang ke pusat-pusat industri"Mereka perlu diberi tax holiday untuk beberapa tahun pertama sehingga investor bisa memperoleh hitung-hitungan yang ekonomis,? tukasnya
Saat ini, kata Priagung, PLN masih membutuhkan pasokan gas yang besar untuk menunjang operasional pembangkit listriknyaMenurut hitungan Reforminer Institute, PLN masih butuh gas sebesar 373,73 MMBTU"Itu dihitung dari total kapasitas terpasang pembangkit PLN," cetusnya. Jika itu tidak dipenuhi maka PLN akan terpaksa menggunakan bahan bakar minyak (BBM) yang harganya mahal"Jika ICP (harga minyak Indoensia) USD 80 per barel dan harga gas antara USD 4-6 per MMBTU maka selisih biaya yang dikeluarkan untuk bahan bakar BBM dan gas itu antara Rp 23,38 - 30,26 triliun," lanjutnya
Namun, jika pasokan gas tersebut dapat dipenuhi maka PLN akan bisa menurunkan BPP (biaya pokok penyediaaan) listrik sebesar Rp 161,78 hingga Rp 209,38 per kilowatt per hour (KWH)Itu tentu saja akan meningkatkan kinerja PLN"Setidaknya BPP bisa turun hingga Rp 1.100 per kwhJadi selisihnya ke harga jual semakin sedikit," jelasnya(sof/wir/ari)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Konsentrasi Penguatan Modal
Redaktur : Tim Redaksi