jpnn.com - JAKARTA - Pembahasan pasal yang terkait santet dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlangsung alot. Pembuktian kasus santet terus menjadi perdebatan.
Menurut anggota Komisi III DPR, Risa Mariska, pihaknya tidak ingin masalah tersebut menjadi kelemahan dalam UU ini dikemudian hari.
BACA JUGA: Rilis Posisi Hilal, Muhammadiyah: Indonesia Terbelah Dua, Alhamdulillah
"Terkait dengan pasal santet, kita masih perlu masukan dan pandangan dari banyak pihak karena penerapan pasal santet pasti akan menuai banyak kesulitan pada saat pembuktiannya," kata Risa kepada wartawan, kemarin (13/9).
Menurutnya, perlu dimatangkan lagi terkait dengan pasal santet, karena Komisi III juga tidak mau membuat suatu pasal yang abu-abu yang nantinya tidak bisa menjerat pelaku tindak pidana.
BACA JUGA: Dilanda Kabut Asap, Cevron Belum Ungsikan Karyawan
"Sederhana saja, kalau kena santet buktinya dia disantet dan yang menyantet siapa kan agak sulit," ujar Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Risa menegaskan, pasal santet dalam revisi KUHP perlu dimatangkan kembali agar penerapannya tidak mandek di penindakannya. "Jadi perlu dimatangkan lagi soal pasal santet ini. Jangan sampai pasal ini tidak bisa menjerat pelakunya," tegasnya. Risa menambahkan, revisi ini masih dalam tahap pembahasan.
BACA JUGA: Meski Kabut Asap Menebal, Cevron Belum Ungsikan Karyawan
Sehingga, pihaknya akan berdiskusi dengan semua pihak agar revisi KUHP ini dapat diselesaikan dengan sempurna. "Karena revisi ini masih dalam pembahasan jadi kita masih perlu diskusi dengan stakeholder yang lain," katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), Aditya Mufti Ariffin mengatakan, dalam revisi KUHP tidak ada pasal yang mengatur masalah santet. "Kalau yang secara langsung mengatur santet itu tidak ada setahu saya," kata Aditya. (dil)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Korban Jamaah Tewas Tertimpa Crane Bertambah , Ini Kabar Terbaru..
Redaktur : Tim Redaksi