JAKARTA - Pembahasan Rancangan undang-undang Pendidikan Tinggi (RUU PT) terus digodok antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Komisi X. Pemerintah berharap, pembahasan RUU tersebut jangan sampai deadlock. Pembahasan ditarget rampung sebelum 14 April mendatang.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menuturkan, saat ini RUU PT terus dimatangkan oleh tim perumus. Dia menjelaskan, Kemendikbud berharap ada titik temu dalam pembahasan ini.
"Sehingga tidak berlarut-larut pembahasannya," ujar menteri asal Surabaya itu. Jika pembahasan melewati deadline tadi, maka Nuh mengatakan pembahasan RUU PT ini akan dimulai dari awal lagi. Sampai saat ini, Nuh tetap optimis jika RUU PT ini bisa selesai tepat waktu.
Sampai saat ini terdapat beberapa poin perbediaan sikap yang alot penyelesaiannya. Munculnya perbedaan tersebut diduga karena RUU PT ini merupakan inisiatif dari DPR sendiri. Sehingga, dalam perancangannya tidak melibatkan pemerintah secara penuh.
Di antaranya adalah pengalokasian anggaran penelitian di perguruan tinggi. Nuh mengatakan, pihak legeslatif meminta anggaran penilitian di kampus sebesar 2,5 persen dari total anggaran fungsi pendidikan.
Dengan kalkulasi tadi, maka anggaran penelitian di perguruan tinggi yang diusulkan DPR bisa menembus angka Rp 7 trilin. Sebab, total anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp 286,6 triliun.
Nuh dengan tegas mengatakan, Kemendikbud keberatan dengan permintaan DPR ini. Dia menjelaskan, anggaran penelitian harus dihitung khusus dari anggaran pendidikan tinggi.
Menurutnya, jika anggaran penelitian ini diambil dari total anggaran fungsi pendidikan maka akan mengambil jatah duit mulai pendidikan usia dini, dasar, hingga menengah. "Sampai saat ini masih terus dicari titik temunya," kata Nuh.
Mantan Menkominfo itu mengatakan, masyarakat juga tidak perlu takut ada semangat menghidupkan lagi kampus-kampus berbiaya tinggi dibalik pembuatan UU PT itu. Dia mengatakan, pemerintah nantinya tetap akan mengatur pembiayaan di seluruh PTN. Nuh menyiapkan sanksi pemotongan anggaran bagi PTN yang menarik SPP mahal. (wan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hasil Uji Kompetensi Guru Harus Dikaji Ulang
Redaktur : Tim Redaksi