jpnn.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali menginginkan pembangunan Bandara Bali Utara berada di laut.
Menurut Sekretaris Komisi III DPRD Bali, I Ketut Kariyasa Adhyana, pembangunan Bandara Bali Utara seharusnya berada di laut mengingat dampak sosialnya yang lebih kecil dibandingkan di darat.
BACA JUGA: Good, Bandara Bali Utara Segera Terwujud
Dia menegaskan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana dan Gubernur Bali Made Mangku Pastika juga pembangunan bandara itu dilakukan di laut.
Menurut Ketut Kariyasa, kalau pembangunan di darat tentunya harus dilakukan pembebasan lahan. Belum lagi beberapa Pura, termasuk mengganti lahan produktif.
BACA JUGA: Hadir di Bogor, JA Connexion Perluas Titik Keberangkatannya
“Tentunya kalau di laut tidak dilakukan pembebasan lahan,” katanya usai mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman di Jakarta, Kamis (12/4).
Lebih lanjut, Ketut meminta supaya pembangunan bandara itu cepat dipastikan. Apalagi sebelumnya sudah ada kajian, dan tinggal penentuan lokasi saja.
BACA JUGA: Kemenhub Poles Bandara di 3 Daerah Ini
Dia berharap jangan lagi ada pernyataan-pernyataan yang lain dari pemerintah pusat terkait pembangunan Bandara Bali Utara. Sebab, hal itu akan berdampak sosial bagi masyarakat setempat.
Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama kedatangannya ke Kemenko Kamaritiman tidak lain adalah karena pengin mendapatkan kepastian karena bandara itu sudah menjadi harapan masyarakat Bali sejak 2004.
“Waktu itu saya Bupati Tabanan, masyarakat menginginkan bandara itu,” ingatnya.
Dari hasil pertemuan dengan Staf Ahli Menteri Koordinator Kemaritiman, Septian Hario Seto dan Kabid Infrastruktur Pariwisata Bahari Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Velly Asvaliantina, menyebutkan saat ini tahap pengkajian pembangunan bandara itu sudah hampir selesai.
“Sudah dipastikan akan dibuat bandaranya, tapi yang menjadi pertanyaannya pastinya kapan? Kalau 10 tahun lagi sama saja bohong juga,” ungkap Nyoman Adi.
Dia menegaskan semakin cepat tentu kian bagus sehingga tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat, dan tak mengganggu program mulianya nawacita Presiden Jokowi. “Karena kalau tidak terealisasikan khawatir akan memberikan citra buruk,” kata dia.
Nyoman meminta pemerintah pusat untuk segera melakukan penentuan lokasi pembangunan Bandara Bali Utara.
Ketua Komisi III DPRD Bali I Nengah Tamba mengharapkan persoalan pembangunan Bandara Bali Utara itu cepat selesai. Dia menegaskan, daerah akan tunduk kepada keputusan pemerintah pusat.
“Apa pun keputusan di atas kami bisa menerima. Yang paling penting persoalan keseimbangan Bali cepat teratasi,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menyatakan rencana pembangunan bandara baru di Bali utara akan dilakukan setelah Bandara Ngurah Rai di Bali Selatan mencapai kapasitas penumpang tertinggi atau sudah penuh.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Warga Depok dan Sekitarnya Kini Lebih Mudah Menuju Bandara
Redaktur & Reporter : Boy