jpnn.com, TANGERANG - Anggota MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Rano Karno mangatakan pembangunan berkelanjutan harus sesuai dengan empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Rano menjelaskan setiap pembangunan harus memperhatikan keadilan sosial sesuai Pancasila. Artinya, kata Rano setiap ada pembangunan di suatu daerah harus memperhatikan masyarakat.
BACA JUGA: Buka Akses Internet untuk Warga 3T, Ikhtiar Bu Risma Wujudkan Pembangunan Berkeadilan
“Pembangunan berkelanjutan harus punya dasar yakni berkeadilan sosial. Jadi, harus bermanfaat untuk masyarakat sekitar,” kata Rano Karno dalam acara sosialisasi empat pilar dengan tema Pancasila dan Pembangunan Berkelanjutan di Kampung Cengkok, Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (24/3/2022).
Aktivis Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti yang juga menjadi pembicara mengingatkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan berkelanjutan jangan mengorbankan masa depan anak dan cucu bangsa Indonesia.
BACA JUGA: Perhutanan Sosial untuk Ciptakan Lapangan Kerja dan Keadilan
Sebab, jika tidak memperhatikan anak dan cucu kita itu merupakan tindakan kezaliman karena nasib masa depan telah dirusak oleh generasi saat ini.
"Jadi, pembangunan juga harus memperhatikan lingkungan sekitar harus dipenuhi kebutuhan fisik dan rohaninya sebagai manusia berpancasila harus memperhatikan lingkungan untuk anak dan cucu kita," katanya.
BACA JUGA: Nasihat Tak Terlupakan Rano Karno Dorong Ozy Syahputra Berhijrah
Pengacara warga Kampung Cengkok Ayyub Kadariah yang juga menjadi pembicara dalam sosialisasi ini mengatakan saat ini menuntut agar PT Sukses Logam Indonesia yang ada di wilayahnya untuk memperhatikan kondisi lingkungan karena perusahaan tersebut disinyalir merusak kesehatan masyarakat.
“Untuk mengaitkan Pancasila dengan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang relevan dengan kondisi sosial di Kabupaten Tangerang," katanya.
Diketahui sebelumnya PT Sukses Logam Indonesia yang mengelola limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) dihentikan oleh Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar karena merusak lingkungan sekitar.
Kondisi ini ikut menjadi perhatian para narasumber yang menyoal perusahaan-perusahaan yang tak memiliki komitmen untuk menjaga lingkungan.
Ayub menyebut, keinginan untuk meraup untung besar telah mengorbankan kepentingan masyarakat.
"Hal tersebut sebagai bentuk pembangun yang tak berkeadilan dan tak berkelanjutan," tandas Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich