Pembangunan di Sulsel Tidak Merata

MAKASSAR - Pembangunan di Sulawesi Selatan dinilai anggota DPRD Sulsel tidak merataAda daerah yang pembangunannya pesat

BACA JUGA: Kapolda: Butur dan Muna Sudah Kondusif

Di lain sisi, ada juga yang kurang diperhatikan.

Ini terungkap dalam rapat gabungan komisi di DPRD Sulsel yang dihadiri Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu"mang, Kamis (6/10)Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi D yang membidangi pembangunan, Andi Januar Jaury Darwis selaku juru bicara komisi saat menyampaikan laporan dan pendapat terhadap nota keuangan dan ranperda tentang Perubahan APBD TA 2011.

"Sangat penting diperhatikan tentang pemerataan pembangunan di Sulsel dengan selalu mengacu kepada asaz keadilan dan pemerataan

BACA JUGA: Kapolda: Butur dan Muna Sudah Kondusif

Karena selama ini hampir kegiatan pembangunan hanya terfokus di beberapa daerah saja," kata Januar.

Politikus Partai Demokrat ini saat dihubungi usai rapat seharusnya pembangunan bisa dilakukan juga di kawasan-kawasan penunjang aktivitas dan ekonomi masyarakat"Bukan hanya Gowa dan Makassar tapi harus merata di seluruh Sulsel," katanya.

Menurut dia, perlu pembangunan di daerah yang masih minim infrastruktur tetapi menjadi sarana koneksi bagi masyarakat untuk perdagangan, hasil kebun, pertanian, dan tambang.

Komisi D juga mengkritik Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas Bina Marga dan Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air yang kurang cermat di dalam melakukan kalkulasi alokasi biaya gaji dan tunjangan PNS sehingga di APBD-P mengalami pengurangan yang signifikan.

Kritikan tajam juga dilontarkan Komisi E

BACA JUGA: Jusuf Kalla Pantau Donor Darah di Unifa

Bahkan dalam rapat ini, mereka membeberkan sejumlah temuanMisalnya kata Andi Mustaman yang jadi juru bicara komisi, terdapat angka-angka yang tidak relevan antara draf RKA dengan DPAAda juga nomenklatur yang terdapat di RKA tidak relevan dengan tujuan kegiatan

"Terdapat pembiayaan atau penganggaran yang sesungguhnya tidak pas dengan pos anggarannyaJuga masih ditemukan anggaran belanja yang sudah direalisasikan sebelum penetapan perubahan," kata Mustaman.

Sementara Komisi A yang diwakili Zulkipli Azis mengungkapkan masih banyak ditemukan pengalokasian anggaran berupa pengurangan dan penambahan anggaran yang melebihi 50 persen pada rancangan perubahan ini yang disebabkan ketidakcermatan SKPD dalam perencanaan anggaran pokok sebelumnya.

"Masih terjadi peningkatan item anggaran perjalanan dinas yang tidak rasional bila diperhitungkan dengan waktu tersisa karena itu dipandang perlu rasionalisasi dalam rangka efisien dan kewajaran," katanya.

Meski dipenuhi kritikan, seluruh komisi di DPRD Sulsel dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sulsel, HM Roem itu sepakat RAPBD-P 2011 dilanjutkan pembahasannya(amr)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Jusuf Kalla Pantau Donor Darah di Unifa